TERNATE, OT- Sedikitnya lima DPD II Kabupaten dan kota di provinsi Maluku Utara (Malut), mengeluarkan rekomendasi dukungan ke salah satu calon ketua DPD Partai Golkar Malut dalam Musda nanti, diduga sepihak.
Pasalnya, kelima ketua DPD II dinilai melakukan rapat pleno secara diam-diam tanpa melibatkan pengurus inti lainnya. Kelima DPD II ini diantaranya, DPD Halmahera Selatan (Halsel), Halmahera Utara (Halut), Halmahera Tengah (Halteng), Pulau Taiabu, dan Kota Ternate.
“Ada sekitar lima DPD yang berada di mereka, yakni Halsel, Halteng, Halut, Pulau Taliabu dan Kota Ternate,” kata Syukur Mandar, pada wartawan Senin, (16/3/2020) malam tadi.
Ketua Bidang kader DPD II Partai Golkar Halut, Abdul Aziz Fadel bersama Ketua Bidang Organisasi Efendi Eduardo menyampaikan, masalah Musda DPD Partai Golkar Malut, dirinya sebagai pengurus tidak tahu adanya rekomendasi karena tidak ada mekanisme organisasi yang berjalan tiba-tiba ketua DPD Halut mendukung Alien Mus.
Menurutnya, soal dukungan ke Alien Mus atau ke siapa saja tidak jadi masalah jika itu diputuskan dalam internal organisasi, tapi secara subyektif ketua DPD Halut mengambil langkah sendiri dan merokomendasikan bahwa Halut mendukung Alien Mus.
“Kita tidak tahu bahwa ada rapat, tiba-tiba dukungannya keluar ke Alien Mus. Darimana pemahaman kita tentang organisasi,” ujarnya.
Untuk itu, di Musda kali ini dirinya sepaham dengan teman-teman yang ada ini, agar kepemimpinan organisasi di masa depan benar-benar satu figur yang betul-betul penyelamat organisasi, selain itu menjadi sumber kepemimpinan yang bisa membawahi kader partai Golkar di daerah-daerah dan harus ada kemampuan menyeluruh untuk menyelamatakan partai di momen-momen politik.
Sementara Penasehat DPD Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Malut, Hasyim Abdul Karim menegaskan, di instansi pemerintahan atau di perusahaan dikenal dengan namanya kepala, artinya bahwa anak buah harus mengikuti dan cara pikirnya kepala. Sedangka di organisasi dikenal dengan namanya ketua.
“Ketika kita mendengar ketua, yang mana kepemimpinannya diproduk melalui Musyawarah, maka organisasi itu mengandang asas kolektif kolegial,” jelas Hasyim.
Hasyim menjelaskan, asas kolektif adalah keputusan yang diambil bersama dan asas kolegial adalah pertanggung jawab bersama.
“Dalam konteks memberikan suara pada Musda partai Golkar, itu bukan secara otoritas tunggal seorang pimpinan untuk memberikan suara pada siapa, tetapi harus diputuskan lewat pengambilan keputusan ditingkat DPD,” tegasnya.(red)
