HALBAR, OT- DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) menemukan bantuan pemerintah pusat dipolitisasi oleh pasangann calon bupati dan wakil bupati tertentu.

Sekertaris komisi I DPR Halbar, Joko Ahadi kepada indotimur.com mengatakan, Komisi I dalam melakukan kunjungan kerja di wilaya Kecamatan Ibu Selatan, salah satunya di Desa Adu menemukan bantuan kementerian yang dipolitisasi. 

"Bantuan pemerintah pusat berupa PKH, BSP dan bantuan rumah kumuh adalah program nasional yang sudah dirangcang pemerintah pusat kepada yang berhak menerima bantuan, sehingga jangan libatkan dalam momen politik," tegas Joko Ahadi, Senin (5/10/2020) di lingkungan kantor DPRD Halbar. 

Menurutnya , dalam mementum Pilkada 2020 ini jangan politisasi bantuan dan jangan mengintimidasi masyarakat penerimah bantuan. 

“Perlu kami tegaskan lagi, bantuan itu bukan program pemerintah daerah, maka jangan sampai ada oknum yang politisasi program itu. Anggaran juga dari APBN, jadi daerah tidak punya kewenangan membatasi para penerima bantuan,” katanya. 

“Ancaman itu mislanya kalau tidak ikut selerah pemerintah desa atau tim sukses, maka bantuan itu akan dialikan ke orang lain," pungkasnya.

(deko)