TERNATE, OT - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Maluku Utara, menduga biro Sumber Daya Manusia (SDM), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, ikut campur tangan, dalam seleksi KPU di Maluku Utara.
Kepada indotimur.com pengurus JPPR Maluku Utara Jainal Adaran, mengatakan, hal yang sangat tidak wajar adalah ketika pengumuman nilai psikotes peserta, di mana nilai CAT tinggi, tiba tiba pengumuman peserta di 20 besar, nilai di psikotes mereka tidak direkomendasikan, padahal peserta ini kebanyakan adalah mereka yang sudah berpengalaman menjadi penyelenggara pemilu.
"Bahkan ada yang menjabat 1 sampai 2 periode, yang setiap saat ikut tes terus, ada soal-soal psikotes ini kan' sederhana saja," kata Jainul.
"Nilai CAT bagus, tiba-tiba pengumuman nilai psikotes tidak lulus, karena tidak di rekomendasikan, padahal soal-soalnya biasa saja, sebagimana beberapa peserta yang kami interview, terutama bagi yang mereka sudah berpengalaman di penyelenggara pemilu di Kabupaten dan Kota 1 hingga 2 periode, seperti Ramli K Yakub, anggota KPU Sula 2 periode, Aksa Puko, Arisandi Ketua KPU Taliabu 2 periode, M.Rizal Ketua KPU Halmahera Utara, Jainul Yusup, Asman Jamil, mantan Ketua Bawaslu Halmahera Selatan, dan lain-lain" tutur Jainal yang akrab disapa Enal.
Dia menduga ada "permainan" dari biro SDM KPU RI, dimana nilai Psikotes yang kirim oleh tim psikotes dari Mabes TNI AD sebagai pelaksana tes psikologi seleksi KPU di Maluku Utara, ke biro SDM KPU RI.
Hasil psikotes yang dikirim Mabes TNI AD ke biro SDM KPU RI kemudian diduga dirubah oleh orang-orang yang membidangi seleksi KPU provinsi kabupaten kota di KPU pusat, "kuat dugaan, merekalah (biro SDM KPU RI) yang merubah hasilnya, karena ada pihak pihak eksternal yang mencoba masuk mempengaruhi mereka dengan bujuk rayuan," tukasnya.
"iya kuat dugaan orang orang biro SDM KPU RI, ikut main merubah hasil psikotes yang di kirim oleh mabes TNI AD sebagai pelaksana tes psikologi seleksi KPU provinsi dan kabupaten kota di Maluku Utara, dari direkomendasikan berubah menjadi tidak direkomendasikan, atau juga sebaliknya, tidak direkomendasikan menjadi direkomendasikan, ini sungguh berbahaya" kesal Enal.
Olehnya itu, JPPR Maluku Utara meminta kepada Ketua dan komisioner KPU RI;
- Menelusuri dan meminta hasil psikotes yang punya biro SDM KPU RI sebelum di kirim ke sekretariat KPU provinsi Maluku Utara dan hasil asli yang dikirim oleh mabes TNI AD sebagai pelaksana tes psikologi seleksi KPU provinsi dan kabupaten kota di Maluku Utara
- Meminta pertanggung jawaban dan mengevaluasi kerja-kerja biro SDM dalam seleksi KPU provinsi dan kabupaten kota selama seleksi KPU provinsi dan kabupaten kota
- Mengevaluasi dan mengganti Timsel KPU provinsi dan kabupaten kota, yang di duga bekerja sama dengan biro SDM atas manipulasi nilai psikotes
- Menghentikan sementara hasil seleksi KPU provinsi dan kabupaten kota di Maluku Utara, karena sementara masih tahapan proses rekapitulasi pemilu 2024 di tingkat kabupaten dan provinsi, karena sangat berpengaruh seleksi KPU provinsi dan kabupaten kota terhadap hasil pemilu, bilamana penyelenggara tersebut tidak lulus, mereka cenderung untuk curang.
(fight)
