TERNATE, OT- Akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Helmi Alhadar menyampaikan, urusan politik tak melulu ditentukan oleh duit karena semakin besar elektabilits dari sang calon, maka akan semakin kecil uang yang akan dikeluarkan.
Menuruut Helmi, di provinsi Maluku Utara (Malut) ada delapan daerah yang akan terlibat dalam hajatan Pilkada 2020 mendatang, dua untuk Pemilihan walikota (Pilwako) dan sisanya Pemilihan Bupati (Pilbup). kendati minat para kandidat yang ingin bertarung terus bertambah, namun terkesan situasi ini tidak terlalu mencerminkan gairah masyarakat dalam mengikuti hajatan lima tahunan ini.
Hal ini karena kemungkinan wajah-wajah lama dan kalangan berduit yang masih akan menjadi unggulan untuk maju bertarung. Untuk itu, kata Helmi, Kondisi ini dimungkinkan karena ada beberapa sebab.
Pertama, politik identitas yang masih kuat memengaruhi daerah-daerah di Malut, sehingga masyarakat terkonstruksi dalam semangt politik identitas (etnik dan agama) yang memungkinkan untk petahana masih akan bertahan. Mengingat, figur yang muncul tidak akan jauh dari nama-nama yang sudah diprediksi sebelumnya.
Kedua, dibeberapa kabupaten masih kuatnya posisi petahana pun bukan karena berdasarkan prestasi dari para petahana selama menjabat. Namun lebih pada tidak adanya kader partai atau kandidat yang mumpuni ditambah dengan kurangnya tokoh alternatif di luar parpol yang membuat situasi politik di Malut terkesan kurang dinamis.
Padahal ada lebih dari satu kabupaten yang mestinya posisi petahana tidak terlalu kuat mengingat sang petahana sangat minim prestasi dan sering berprilaku atau memberikan pernyataan-pernyataan yang kontroversi. “Jadi, perlunya modal besar dan tidak sangat ditentukan oleh kualitas figur tersebut karena tidak melulu urusan politik adalah uang,” jelas Helmi yang juga dosen Ilmu Komunikasi UMMU.
Lanjut Helmi, semakin besar elektabilits dari sang calon, maka akan semakin kecil uang yang akan dikeluarkan. Mengingat masyarakat pun akan mendukung secara penuh, bahkan kalau sang figur sangat menjanjikan maka rakyat pun akan rela berkorban, termasuk mengeluarkan uang pribadi untuk tokoh yang fenomenal itu.
Sebaliknya bila figur yang elktablitasnya rendah maka sudah pasti membutuhkan kompensasi uang yang besar untuk kepentingan sosialisasi diri dan kampanye, karena memang masyarakat tidak memiliki harapan apa-apa terhadap sang calon tersebut. “Dan ukuran besar kecilnya partai pengusung tidak terlalu banyak memengaruhi elektablitas seorang calon, karena dalam konteks Pilkada langsung figur personal lebih menentukan ketimbang parpol pengusung,” katanya.
Fenomena tersebut, lanjut calon doktor Unpad Bandung ini, bisa dilihat dari kader-kader partai yang hanya cenderung mengincar posisi 02, padahal memiliki modal kursi di parlemen yang cukup. “Dengan demikian, apabila kita tidak melahirkan figur-figur altrnatif yang mumpuni dan fenomenal di luar parpol, maka dipastikan calon-calon dari kalangan berduit yang berpeluang untuk diusung dan menang karena dalam situasi seperti itu masyarakat akan cenderung bersikap lebih pragmatis,” kata Helmi menutup komentarnya.(red)
