TERNATE, OT- Akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Helmi Alhadar menuturkan, sistem pemilu di Indonesia membawa konsekuensi besar untuk kontestan dalam menyediakan cost politic.
Selain itu, kata Helmi, belum lagi keadaan geografis antara satu dapil dengan dapil lainnya yang harus dilalui dengan biaya tranportasi, baik darat maupun laut yang tentunya tidak sedikit biaya yang dibutuhkan.
“Realitas ini jelas lebih menguntungkan para caleg yang memliki modal finansial yang lebih besar. Sudah begitu, biaya APK, biaya kerja untuk para timses yang ditempatkan pada suatu daerah, apalagi kalau harus menyertakan para tim lainnya dalam perjalanan kunjungan ke dapil-dapil tersebut dipastikan akan memakan anggaran yang besar,” jelas Helmi, Rabu (27/3/2019).
Namun, selain dari sistem politik yang mahal, kebanyakan para caleg juga kurang memliki modal sosial dan politik, karena baru mulai bersosiasialisasi pada saat menjelang pileg, padahal mestinya para caleg tersebut sudah harus terlibat dalam masalah-masalah sosial maupun politik dengan memanfaatkan media massa untuk sosialisasi gagasan-gagasannya jauh hari sebelum pileg.
“Ini dilaksanakn terutama saat munculnya isu-isu besar, baik di pusat maupun di daerah yang banyak menarik perhatian masyarakat, sehingga masyarakat sudah lebih kenal dan memahami visi-misi dari caleg tersebut agar saat datangnya pileg masyarakat sudah lebih mengenal, dan memungkinkan terpilih,” ungkap calon doktor Unpad Bandung ini.
Untuk itu, kata Helmi, tidak bisa heran jika banyak caleg yang mengeluh karena besarnya anggaran kampanye sehingga caleg-caleg tersebut kalah bersaing. Sementara para caleg yang nekat mengeluarkan biaya besar hingga miliaran rupiah dikhwatirkan akan tergoda melakukan tindakan korupsi jika kelak terpilih nanti. Mengingat sudah terlalu besar biaya politik yang telah dikluarkan saat kmpanye.
“Jadi menurut saya, dengan kondisi seprti ini dibutuhkan kecerdasan dan kreatifitas dari para caleg dalam mengatur strategi kampanye dengan isu-isu politik yang lebih segar dan menyentuh kepentingan rakyat secara langsung dan tentunya harus didukung denga integritas dan kapasitas dari para caleg, apalagi bagi yang tidak terlalu memliki uang dengan jumlah besar,” tutur dosen Ilmu Komunikasi UMMU ini.(ier)
