TERNATE, OT- Pakar Komunikasi Politik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (Malut), Helmi Alhadar, menila perilaku arogan dan tidak terpuji yang dilakukan elit politik di Malut masih terus berlanjut.
Buktinya, pada 17 April lalu saat pencblosan berlangsung, tiba-tiba beredar video yang diikuti pemberitaan media, dimana wagub Malut terpilih M. Al Yasin Ali nyaris memukul Petugas TPS desa Fidi Jaya Kabupaten Halmahera Tengah hanya karena oknum petugas tersebut menegur salah satu saksi Paslon capres dan cawapres yang mengenakan kemeja bercorak partai.
Atas kejadian itu, kata Helmi, M. Al Yasin Ali menjadi marah setelah saksi itu melapor kepada dirinya hingga Al Yasin nyaris memukul Pengawas TPS. Bahkan Perilaku Wagub ini juga didukung oleh kelurganya dengan memarahi pengawas TPS yang dalam kondisi ketakutan dengan perkataan kurang enak didengar di tengah publik,” ujar Helmi yang juga dosen Ilmu Komunikasi UMMU.
“Beruntung masalah tersebut tidak berkepanjangan karena ada aparat dan masyarakat yang melerai perilaku wagub terpilih itu,” tuturnya.
Setelah itu, masyarakat Malut kembali dikejutkan dengan video yang beredar lagi, dimana Bupati Kepulauan Sula Hendrata Thes memarahi seseorg di lokasi TPS dengan ucapan-ucapan yang terdengar kurang elok untuk diucapkan oleh seorang pejabat.
Apalagi lanjut Helmi, kejadian tersebut terjadi di depan umum dengan terkesan menghina orang tersebut. “Mungkin wagub dan bupati sebagai manusia biasa memiliki emosi yang sama dengan masyarakat umumnya. Namun sebagai pejabat, mestinya mereka dapat menahan diri untuk berperilaku sewajarnya. Mengingat mereka merupakan panutan masyarakat apalagi sekarang suhu politik sedang memanas yang bisa memancing pengikutnya untuk ikut bertindak lebih brutal terhadap orang yang membuat bosnya marah,” ucap Helmi.
“Apapun alasannya, perilaku kedua pejabat ini sangat disesalkan dan tidak dapat dibenarkan,” tegas calon doktor Unpad Bandung ini.
Lebih jauh kata Helmi, adapun kasus yang terakhir diberitakan media bagaimana seorang caleg petahana dari partai besar melakukan tindakan kekerasan terhadap seorang caleg baru dari partai kecil saat pleno PPK sedang berlngsung di depan petugas PPK.
“Kasus ini telah dilaporkan ke pihak berwajib sehingga korban dan masyarakat tentu berharap pelaku mendapat sanksi hukum sebagaimna yang diatur dalam UU. “Kita pun sangat berharap agar peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi, mengingat perilaku kekerasan sangat tidak terpuji dan memalukan,” katanya.
Selain itu, semua pihak harus perlu menunjukan ke daerah lain bahwa Malut tidak seharusnya diidentik dengan daerah konflik rawan kekerasan yang selama ini terkesan dilabelkan oleh pihak lain terhadap daerah ini.
“Kalau perilaku elit politik sudah seperti itu maka kita mennjadi cemas dengan masyarakat pengikutnya, karena ada preseden buruk yang terjadi. Semoga masyarakat dapat menilai dan mengevaluasi perilaku para elit poltik yang ada untuk dinilai secara obyktif.(red)
