HALTENG, OT- Wasekjen DPP Partai Golkar Edi Langkara menyampaikan, terkait polemik ketua DPRD Halteng yang hingga saat ini belum dilantik adalah urusan internal partai.
"Ini maslah ini murni partai Golkar dan hanya bisa diselesaikan di intrnal partai Golkar," tegas Edi, Kamis (16/7/2020).
Edi menjelalskan, kenapa ketua DPRD Halteng belum dilantik sampai sekarang, karena terjadi distorsi kebijakan, dimana keputusan rapat tim penjaringan lain dan perubahan SK tanpa melalui rapat tim penjaringan.
Selain itu, terjadi dualisme surat yang ditanda tangani oleh pimpinan DPD partai Golkar Halteng, dan sikap fraksi Golkar yang menolak pencalonan Sakir Ahmad.
"Nah terkait itu mesti pimpinan DPRD kita harus jeli melihat persoalan ini agar tidak melahirkan distorsi baru disaat internal Golkar sudah mulai kondusif saat ini," kata Edi.
Menurutnya, secara organisatoris dirinya sudah menghadap Ketua umum DPP Golkar dan sejumlah pihak di DPP Golkar.
"Sudah saya laporkan sikap saya tidak memproses pelantikan saudara Sakir Ahmad karena intrnal Partai Golkar Halteng belum sehat. Dan DPP partai Golkar memaklumi itu sehingga menunggu waktu untuk membuat keputusan baru," ujar Edi yang juga Bupati Halteng ini.
Lanjutnya, sebagai kepala daerah dari Kader Golkar diminta oleh Ketua Umum Golkar untuk menyampaikan tiga nama pimpinan DPRD yakni, Halmahera Barat Robinson Misi, Halmahera Timur Idrus Maneke dan Halteng Fahris Abdullah. Sebab pada pemilu 2019 lalu, 7 DPD Golkar yang dibina dalam pemenangan pemilu legislatif dan pilpres.
"Anehnya, dua daerah tidak dirubah sedangkan Halmahera Tengah dirubah dan itu bukan kebijakan ketua umum, akan tetapi ada pihak yang sengaja membenturkan dengan ketua umum," cetusnya.
Orang nomor satu di Pemkab Halteng ini mengatakan, terkait perubahan itu maka sebagai kader Golkar yang juga sebagai Bupati, dirinya diminta masukan, agar perjalanan Pemerintahan bisa terjaga dari pihak tertentu yang tidak sejalan dengan agenda kebijakan daerah dibawa pimpinan kepala daerah.
Edi juga mengingatkan kepada pihak-pihak tertentu agar jangan ikut campur, karena secara institusional tidak kompetensi dalam hal urusan ini.(red)
