TERNATE, OT - DPRD Kota Ternate mendesak Wali Kota dan jajarannya di pimpinan Organisasi Perangkat daerah (OPD) agar berhenti melakukan intimidasi terhadap Aparatr Sipil Negara ASN) dan Pegawai Tidak tetap (PTT) di Pilkada tahun 2020 ini. 

Hal ini ditegaskan Ketua DPRD kota Ternate, Muhajirin Bailussy kepada wartawan, Selasa (10/11/2020). Menurut Muhajirin, ASN diwajibkan memberikan hak suaranya tapi dilarang untuk mengikuti atau mengkampanyekan salah satu pasangan calon. 

Namun, mendengar visi dan misi serta program pasangan calon itu bisa dan wajib, dalam rangka mensinergikan harapan mereka dengan apa yang akan dibuat oleh calon kepada daerah kedepannya. 

“DPRD yang represenstasi dari partai politik mewakili rakyat dan sebagai institusi penyelenggara pemerintahan di daerah mengimbau, meminta dan mengharapkan seluruh ASN di kota Ternate yang mengkampanyekan Paslon baik nomor1, 2, 3 dan 4 agar dihentikan,” tegasnya.

Harusnya, kata Muhajirin, pemerintah memberikan edukasi politik pada masyarakat kota Ternate. Oleh karena itu, DPRD tegaskan kepada pemerintah jika hal tersebut masih ditemukan di lapangan sampai pada ancaman pemindahan tugas baik ASN maupun PTT, DPRD akan mengambil langkah. 

"Jika hal itu terus-menerus terjadi, maka DPRD akan mengambil langkah dengan mengevaluasi kinerja OPD terkait,"tegasnya. 

DPRD berharap, Pemkot Ternate harus bersikap netral namun jika masih saja dilakukan ancaman-ancaman tersebut, maka DPRD akan mengambil langkah tersendiri, yakni akan menyurat kepada Mendagri untuk melaporkan ada hal-hal yang terjadi di daerah saat ini. 

“Secara kelembagaan bisa dikeluarkan surat tersebut," pungkasnya.

(awie)