HALSEL OT - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) menindaklanjuti laporan dugaan politik uang yang diduga dilakukan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel).

Hal ini dikatakan Rais Kahar, ketua Bawaslu Halsel dalam jumpa pers yang digelar Jumat (4/10/2024), di ruang rapat Bawaslu Halsel.

Kata Rais, laporan terkait dugaan politik uang tersebut masuk ke Bawaslu Halsel pada tanggal 30 September 2024. “Laporan itu telah kami tindak lanjuti dengan kajian awal, dan berdasarkan hasil kajian, laporan ini memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga kami teruskan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu),” jelasnya.

Dia mengaku, pada 4 Oktober 2024, kasus tersebut resmi diregistrasi oleh Bawaslu dan setelah registrasi, langkah selanjutnya adalah melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait, termasuk pelapor, terlapor, dan saksi. 

"Pelapor dalam kasus ini berjumlah satu orang, terlapor satu orang, dan saksi yang diajukan oleh pelapor ada dua orang,” tambah Rais.

Ditegaskan, Bawaslu Halsel akan terus memantau perkembangan kasus ini sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. 

Dugaan pelanggaran ini, kata Rais, yang bersangkutan disangkakan melanggar Pasal 71 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015, yang mengatur penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang terkait penyelenggaraan pemilihan umum.

Rais menjelaskan, pihaknya tetap berkomitmen untuk menegakkan hukum pemilu dan memberikan sanksi tegas jika terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh ASN tersebut.

Diketahui, Kasus ini melibatkan Oknum ASN Dinas Transmigrasi dan Ketenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Halmahra Selatan, dimana Oknum ASN tersebut diduga membagikan uang kepada warga sembari berfoto dan mengangkat jari tangan untuk mendukung salah satu paslon Bupati dan wakil Bupati di Pilkada Halsel 2024.

 (@by)