TERNATE,OT - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara (Malut) dalam menyambut pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019, Selasa (5/9/2017) pagi hingga siang tadi melaksankan Sosialiasi Pengawasan Partisipatif kepada Simpul-simpul Masyarakat di Kota Ternate.
Kegiatan tersebut diselenggarakan di Ballroom Hall Royal Resto, Kelurahan Kalumpang, Ternate Tengah dengan peserta para tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda dan perempuan dalam wilayah kota Ternate.
Sementara pemateri sosialisasi yakni Ketua Bawaslu Malut, Sultan Alwan, koordinator divisi pengawasan dan pencegahan Abdul Azis Marsaoly dan Ketua KPU Malut Syahrani Somadayo. Beragam topik diangkat dalam sosialisasi tersebut diantaranya, bentuk-bentuk pengawasan partisipatif dari masyarakat.
Selain itu, ikut memantau seluruh proses pelaksanaan Pemilu, ikut melakukan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran, termasuk menyampaikan laporan pelanggaran serta informasi dugaan pelanggaran dan beragam hal lainnya.
Ketua Bawaslu Malut, Sultan Alwan dalam materinya menyampaikan, beberapa kendala dalam melakukan pengawasan Bawaslu sangat membutuhkan partisipasi masyarakat, terutama dalam mencegah terjadinya tindakan pelanggaran dan politik uang.
�Harapan kami, masyarakat dapat terlibat aktif untuk melaporkan jika terjadi pelanggaran yang terjadi. Jangan jauh-jauh, cukup pada petugas yang ada di lapangan atau TPS atau pada Pengawas Pemilu lainnya,� harapnya.
Kata dia, masyarakat agar tak hanya sekedar menjadi objek, namun juga harus menjadi subjek dengan terlibat aktif setiap tahapan Pemil.
[caption id="attachment_8637" align="alignnone" width="700"] Suasana Sosialisasi[/caption]
Sementara Ketua KPU Malut, Syahrani Somadayo lebih banyak memberi materi tentang progress kerja penyelenggara dalam persiapan menghadapi Pemilu nanti, termasuk kesiapan pemuktahiran data Pemilih yang kerap menjadi masalah dalam setiap proses pemilihan baik itu Pileg, Pilpres maupun Pilkada.
�Kita sudah siapkan begitu banyak aplikasi kepemiluan seperti Sidalih (Sistem Data Pemilih), sistem pencalonan (Silon), aplikasi sistem untuk Parpol. Termasuk berkoordinasi dengan pihak terkait (Pencatatan Sipil) untuk pemuktahiran data. Itu sudah kita lakukan secara kontinyu setiap tahun meski tidak ada tahapan Pemilu demi perbaikan data pemilih,� tuturnya.
Selain itu, dalam sesi tanya jawab, mengemuka sejumlah hal, diantaranya tentang banyaknya dugaan pelanggaran yang terjadi disaat penyelenggaran Pemilu baik pada Pileg, Pilpres maupun Pilkada oleh para peserta.
Menanggapi hal itu, Kordiv Pengawasan Abdul Asis Marsoaly menyampaikan, untuk itulah Bawaslu perlu mengajak komponen masyarakat sebagai bagian dari tujuan diselenggarakannya kegiatan sosialiasi ini. Sebab, Bawaslu dan jajaran dirbawahnya memiliki keterbatasan sumber daya untuk bisa mengawasi keseluruhan tahapan secara ideal dalam penyelenggaraan suatu pemilihan umum.
�Jadi dengan dibantu masyarakat dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemilu, diharapkan kualitas pelaksanaannya dapat lebih baik lagi dan berlangsung secara Jurdil,� tutup Asis.
(nisa)