TERNATE, OT- Bawaslu Provinsi Maluku Utara (Malut) menjalin kerjasama dengan tiga lembaga yakni Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Malut, Jaringan Demokrasi Indonesia (JADI) Provinsi Malut dan LSM Sabua Rakyat, Selasa (22/10/2019) sore tadi.

Kerjasama tersebut dilakukan melalui nota kerjasamanya ditandatangani di ruang Rapat Bawaslu Provinsi Malut, dalam Forum Kerjasama Pengawasan Partisipatif Pemilu Demokratis, dalam rangka pengawasan partisipatif Pemilu/Pilkada di Maluku Utara.

Bawaslu Provinsi Malut membeirkan kepercayaan pada Jaringan Demokrasi Indonesia (JADI), DPD KNPI Maluku Utara dan LSM Sabua Rakyat untuk melakukan kajian dan riset evaluasi pengawasan Pilgub dan Pemilu 2019.

Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara Muksin Amrin mengatakan, Bawaslu Malut membuka diri untuk dievaluasi terkait dengan pengawasan pelaksanaan Pilgub serta Pemilu 2019 yang telah dilaksankann bbeerapa waktu lalu.

“Krjasama ini adalah bentuk keterbukaan Bawaslu untuk meminta pihak luar melakukan evaluasi Bawaslu,” kata Muksin Amrin.

Muksin berharap, agar dalam kajian maupun riset nanti menghasilkan sesuatu yang dapat disumbangkan untuk kepetingan penyelenggara maupun pihak lainnya terkait pelaksanaan Pilkada maupun Pemilu.

Selain itu, hasil evaluasi dalam bentuk riset dan kajian tersebut ada masukan atau rekomendasi yang tentu akan menjadi pertimbangan Bawaslu dalam pelaksanaan tugas-tugas ke depan.

“Mulai dari soal internal Bawaslu, pengawasan, tahapan dan lainnya serta isu lainnya. Silakan jadikan kesimpulan dan rekomendasi untuk kami,” ucapnya.

Sementara Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara Irwan M.Saleh menuturkan,  Bawaslu menyiapkan anggaran untuk kerjasama dalam bidang riset maupun kajian seputar pelaksanaan pengawasan maupun pelaksanaan pilkada dan Pemilu.

Dikatakannya, hal-hal yang akan diriset dan dikaji nanti seputar isu-isu yang menarik pada pelaksanaan Pilkada maupun Pemilu, seperti politik uang, integritas penyelenggara serta soal ASN.

“Bentuk evaluasi yang kita tawarkan melalui kajian dan riset seputar penyelenggaraan maupun isu-isu yang hangat dalam setia pelaksanaan Pilkada maupun Pemilu,” jelasnya.

Bahkan kata Irwan, kedepan kerjasama akan ditingkatkan dalam bentuk pengawasan Partisipatif seperti yang telah dilakukan sebelumnya dengan PWI dan KIPP termasuk pengawasan pungut hitung.

“Bawaslu akan bermetafora dengan melibatkan semua komponen terkait tugas-tugas pengawasan,” katanya.

 (red)