TERNATE,OT- Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) provinsi Maluku Utara, kembali berjanji akan menindak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam politik. Meskipun tidak ada tindak lanjut oleh kepala daerah maupun Kementerian terkait. Ketua Bawaslu Malut, Sultan Alwan kepada wartawan mengatakan, berdasarkan pengalaman pada Pilkada 2013, 2015 dan Pilkada serentak 2017 manjadi masalah besar yakni, keterlibatan ASN. Apalagi calon kepala daerah aktif Kabupaten/Kota juga ikut calon. "Pengalaman pada pilkada 2015, banyak ASN terlibat politik, ketika Bawaslu mengeluarkan rekomendasi ke gubernur/bupati dan wali kota, dengan tembusan ke Mendagri tidak ada tindak lanjut, sehinggga Bawaslu sangat kecewa,"ujar Sultan, Kamis (13/7/2017) usai FGD menyongsong Pilgub 2018 di Floridas Restoran Ternate. Sultan mengaku, tingginya potensi keterlibatan ASN, Bawaslu telah mengindikasi akan terjadi mobilisasi ASN cukup tinggi dalam Pilgub. �ASN ini sangat besar potensi keterlibatannya. Maka, Bawaslu pastikan ada indikasi politisasi birokrasi akan ada,� kata mantan Ketua Panwas Kota Ternate. Lanjut dia, guna meminimalisir keterlibatan ASN dalam aktivitas politik praktis, Bawaslu akan lebih banyak melakukan sosialisasi mengenai pentingnya netralitas ASN. (a(red)