HALSEL, OT - Upaya Bawaslu RI untuk melakukan pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan menghadapi pelaksanaan Pemilukada secara serentak tahun 2020 ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan.

Bawaslu, juga mengandeng sejumlah instansi teknis lainnya, yakni KPUD Halsel, Polres Halsel serta media, untuk merilis indeks Kerawanan Pemilu melalui kuésionér yang disiapkan.

"Dalam IKP ini, kerawanan didefinisikan sebagai segala hal yang menimbulkan gangguan dan berpotensi menghambat proses pemilihan umum yang inklusif dan benar," ungkap Rais Kahar, Kordiv Pengawasan Bawaslu Halsel, dalam sosialisasinya di aula Bawaslu Halsel. Rabu,(27/11/2019).

Lanjut dia, Bawaslu menyusun IKP 2020 dengan menitikberatkan pada 4 (empat) dimensi utama yang dijadikan sebagai alat ukur yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, berkualitas, dan bermartabat. Keempat dimensi tersebut, yaitu (I) konteks sosial politik, (II) penyelenggaraan pemiliu yang bebas dan adil, (III) kontestasi, dan (IV) partisipasi. 

"IKP 2020 tetap akan menggunakan 3 kategori kerawanan, yaitu: (kerawanan) tinggi, menengah, dan rendah,"jelas Rais. 

Melalui kategori-kategori tersebut, kata dia, diharapkan Bawaslu dan pemangku kepentingan lainnya dapat membuat dan mengambil intervensi terukur terkait kerawanan Pemilu yang terjadi di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

"Tantangan lain dalam penyusunan IKP 2020 adalah masalah teknis pelaksanaan, seperti pengisian instrumen penelitian tidak hanya berdasar paper based, tetapi juga berdasar application based,"ujarnya. 

Masalah teknis berikutnya berkaitan dengan hal sebelumnya, yaitu memastikan input data dengan benar dan sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. 

"Hasil pemutakhiran IKP 2020 ini merupakan pengukuran komprehensif dari berbagai indikator kerawanan pemilu, sehingga perlu memahami bagian-bagian indikator lebih baik jika ingin membandingkan hasil pengukuran dan pemetaan," tutupnya.(iel)