HALSEL, OT - Sehari pasca dilantik, 30 anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), sudah mendapat warning dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Halsel. 

Kedatangan mahasiswa, tersebut tak lain meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) agar memperjuangkan hak-hak rakyat sesuai yang diamanatkan.

"DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia termasuk di Halsel. Olehnya itu harus benar-benar memperjungkan kepentingan rakyat," terang Arbi Maujud, saat menyampaikan aspirasinya dalam hering bersama DPRD.

Kata dia Jumat, 29 November 2019 lalu,  adalah hari dimana 3O DPRD dilantik secara resmi oleh Ketua Pengadilan Negeri ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan. Tentu dalam pengambilan sumpah ini dengan tujuan untuk diyatakan resminya DPRD baru yang akan berkerja dalam memperjuangkan hak-hak masyrakat. 

"Kami minta DPRD benar-benar mendorong trobosan program-program baru serta memiliki centrum gagasan besar demi kemajuan daerah dengan tidak menyampingkan kepentingan rakyat banyak," ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya, menyampaikan, sesui penjelasan diatas maka Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Halmahera Selatan mendukung penuh apa yang menjadi tanggung jawab moral DPRD Halmahera.

Pada kesempatan tersebut, PMII juga membacakan 5 poin tututan diantaranya :

1. Bekerja bersih dan mengutuk keras tindakan korupsi.

2. Mendukung pendidikan tinggi yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan.

3 Menindaklanjuti setiap aspirasi seluruh lapisan masyarakat.

4. Mendorong percepatan pembangunan berbasis ekonomi mandiri karakyatan.

5. Mendorong pengembangan SDM putra/putri berprestasi di Kabupaten Halmahera Selatan.

Sementara itu, Anggota DPRD Fraksi NasDem, Abdurahman Hamza, menanggapi, apa yang disampaikan para pendemo.

Putra asli Bacan itu mengatakan, saat ini pemerintah sudah memiliki tata ruang wilayah RDTL dalam jangka waktu 30 tahun ke atas yang mana terarah, terfokus dan sentralistik.

"Sepanjang data-data dari pihak teknis, baik dari sisi administrasi dan menyakinkan kepada kita maka itu sah-sah saja," terangnya.

Terkait pengembangan sumber daya manusia, putra putri dalam bidang pendidikan yang berbakat, seperti kerjasama pemerintah dalam menyekolahkan putra-putri Halsel di bidang kedoktran.

"Bantuan pemerintah, prinsipnya secara bujeting, jika itu terjalin MoU mahasiswa dan kedokteran menjadi ujung tombak Halsel, maka itu yang baik," terangnya. (iel)