SOFIFI , OT- Rencana Kunjungan Kerja (Kuker) yang dilakukan Gubernur Maluku Utara (Malut), Abdul Gani Kasuba ke wilayah Pemungutan Suara Ulang (PSU) dinilai oleh kademisi adalah tindakan yang salah.

Akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Muchlis Hafel mempertanyakan, kenapa gubernur melakukan kunjungan di daerah PSU. “Yang menjadi pertanyaan kenapa gubernur Kuker ke daerah PSU. Itu bertanda gubernur sangat takut  mengalami kekalahan sehingga dipaksakan kuker,” katanya, Kamis (27/9/2018)

Menurutnya, wilayah Malut terdapat banyak daerah yang belum ada sentuhan dari Pemerintah provinsi, mestinya gubernur melakukan Kuker ke wilayah yang belum disentuh bukan wilayah saat ini menjadi PSU.

Kata Muchlis, Selaku petahana untuk tetap menjaga agar kondisi  aman dan damai. “Kalau seperti ini bisa terjadi cara berpikir gubernur gagal dalam berpolitik," ungkapnya.

Dia menambahkan, Bawaslu telah mengingatkan dalam mengahadapi PSU tidak ada kampanye cagub dan cawagub.  "Padahal telah diberikan imbauan oleh Bawaslu, demi menjaga suasana tetap kondusif apalagi kuker di wilayah enam desa," terang Muchlis.

Sementara Menurut Helmi Alhadar, saat ini sangat sulit untuk  dipisahkan tentang kunjungan kerja dan kampanye. Sebab, disatu pihak sebagai petahana tentu Abdul Gani Kasuba memiliki alasan kenapa dilakukan kuker ke suatu daerah kekuasaan, dimana hal tersbut terasa begitu penting.

Tapi, kata Helmi, demi menegakan keadilan mestinya gubernur jangan melakukan kunjungan ke daerah atau wilayah  PSU. "Kalau agenda tidak terlalu mendesak sebaiknya jangan dilakukan. Sebab gubernur harus menunjukkan sikap kenegarawan seorang gubernur dan menunjunjung tinggi sikap panutan bagi masyarakat. Sebaiknya gubernur kunjungan ke daerah lain," ujarnya.

Lanjut dia, alasan Kuker yang tidak terlalu mendasar maka guburnur dapat diduga memanfaatkn kesempatan sebagai petahana untuk  bersosialisasi di masyarakat setempat, yang secara tidak langsung kunjungan gubernur tentunya berdampak pada elektabilitas dalam PSU.

"Saat ini  lawannya AHM sedang berada dalam tahanan KPK, jadi sebaiknya  gubernur mununjukkan sikap yang sportif sebagai seorang pemimpin dan menjadi contoh bagi khalayak ramai. Karena politisi yang hebat adalah politisi  menjunjung tinggi etika politik dan demokrasi," tutur calon doctor Unpad Bandung ini.

Helmi menambahkan, Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) dengan kapasitas sebagai pengawas pemilu memiliki aturan yang telah ditetapkan agar tidak dilanggar semua cagub dan cawagub dalam konteks menghadapi PSU.

"Untuk itu, Bawaslu harus tegas dalam meneggakan peraturan. Jika memang hal yang dilakukan petahana sebagai tindakan pelanggaran, maka segera ditindak lanjuti jangan terkesan  dibiarkan saja," tegas dosen Ilmu Komunikasi UMMU ini.(al)