TERNATE, OT- Akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Abdul Kadir Bubu mengajak masyarakat Maluku Utara (Malut) agar mengawal sentra Pengekan Hukum Terpadu (Gakkmudu) di Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020.

Ajaka itu disampaikan Abdul Kadir Bubu pada acara diskusi Forum Makugawene 05 yang dilaksanakan Bawaslu Malut, Senin (19/7/2019) malam kemarin di kedai Kopi Sabua Rakyat, Kelurahan Kalumata, kecamatan Ternate Selatan.

Menurut Abdul Kadir, catatan dalam Pemilu 2019 ada hal penting secara akademik yang sampai saat ini masih diperdebatkan, yakni masalah demokrasi karpet yang terjadi di Kota Tidore kepulauan. “Kasus ini mengandung permasalahan dari segi akademik, sebab prosesnya berhenti, padahal Bawaslu telah mengeluarkan rekomendasi karena ada pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh oknum Caleg DPR RI, tapi itu kemudian mentok di Gakkumdu dan ini masih menyisahkan PR,” ucapnya.

“Secara akademis, banyak sekali pertanyaan di kasus ini karena tidak terselesaikan. Inilah masalah yang sampai saat ini masih diperbincang di lingkngan kita masing-masing,” kata dia.

Untuk itu, lanjut dia, di Pilkada tahun 2020 nanti daerah yang paling rawan misalnya kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) tidak perlu ditakutkan yang terpenting Gakkumdu serius dalam bekerja. “Mari sama-sama kita benahi Gakkumdu, sehingga proses penegakan hukum juga berjalan efektif,” ucapnya.

Sebab, kata dia, ketika Gakkumdu tidak memproses apa yang diputuskan oleh Bawaslu bukan Gakkumdu yang kena imbasnya tapi Bawaslu, inilah yang tidak dipotret oleh masyarakat dan peserta Pemilu. “Mereka tidak menyoroti Gakkumdu yang tidak selesai melakukan proses kausus, akhirnya Bawaslu yang jadi sasaran karena prosesnya tidak berjalan. Saya akademisi, jadi sesuatu yang tidak selesai dari aspek hukum akan selalu jadi perdebatan akademik dari pemilu ke pemilu atau Pilkada ke Pilkada,” tutur dia.(red)