TERNATE, OT – Peresmian kantor baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Maluku Utara disambut antusias oleh pemerintah daerah. Gubernur Maluku Utara menyatakan bahwa kehadiran OJK di wilayah tersebut merupakan momentum bersejarah untuk menghadirkan literasi keuangan dan proteksi yang nyata bagi masyarakat.
"Akhirnya OJK hadir di Maluku Utara. Ini menjadi suatu momentum yang bersejarah untuk menghadirkan literasi keuangan dan proteksi yang nyata bagi masyarakat Maluku Utara," ujar Gubernur Malut, Sherly Tjoanda Laos dalam sambutannya saat menghadiri peresmian kantor dan pengukuhan kepala OJK Provinsi Maluku, Selasa (9/12/2025) di Ternete.
Sherly berharap, dengan berdirinya kantor OJK, masyarakat Maluku Utara kini tahu ke mana harus berdiskusi dan melapor, belajar dari kasus-kasus masa lalu.
Ancaman digitalisasi dan investasi ilegal orang nomor satu di jajaran Pemprov Maluku Utara itu menyoroti bahwa pertumbuhan digitalisasi yang sangat cepat membawa opportunity sekaligus threat (ancaman). Ancaman terbesar adalah banyaknya arus digitalisasi keuangan yang masuk tanpa filter, terutama maraknya Investasi Bodong dan Pinjam Online (Pinjol) Ilegal.
Investasi Bodong, Gubernur secara spesifik menyebut kasus masa lalu seperti "Karapoto" yang menelan banyak korban karena masyarakat tergiur imbal hasil (return) tinggi instan.
Dia juga menambahkan, terkait pinjaman online ilegal, Munculnya pinjaman online nakal lewat ini bisa saja melalui Direct Message (Pesan Langsung) di Instagram atau WhatsApp, serta jebakan fintech ilegal. "Banyak masyarakat desa terlena karena pengembalian yang dihitung harian atau mingguan, padahal terdapat bunga tersembunyi (hidden cost)," ungkap Sherly.
Di sisi lain, Gubernur memaparkan bahwa Maluku Utara mencatatkan kinerja ekonomi yang fantastis, yaitu tertinggi se-Indonesia. Pertumbuhan di kuartal III tahun 2025 berada di angka 39 persen, dan diprediksi akan closing secara year-to-year di angka 35 persen.
"Ini pertumbuhan yang sangat tinggi, tetapi disayangkan belum inklusif," kritiknya.
Menurutnya, ketidakinklusifan ini terjadi karena pemerintah provinsi selama ini belum menyiapkan infrastruktur SDM, pertanian, dan perikanan secara optimal untuk mendukung kawasan industri yang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi.
Rencana mengintegrasikan petani dan nelayan, Gubernur Sherly mengungkapkan, terdapat potensi sekitar seratusan miliar setiap bulan yang dapat diserap oleh petani dan nelayan di Maluku Utara untuk memasok kawasan industri.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi telah berdiskusi dengan OJK dan jajarannya untuk melakukan mapping secara jelas. Meningkatkan perikanan dan pertanian untuk men-supply kawasan industri dan mencapai swasembada.
"Mendukung program Presiden demi ketahanan pangan dan mendorong masyarakat agar mandiri dan berdaya," tandasnya.
(ier)
