TERNATE, OT - Persatuan Guru Republik Indomesia (PGRI) Kota Ternate, menyatakan dukungan penuh terhadap visi Pengurus Besar (PB) PGRI dalam memperjuangkan alih status guru PPPK ke PNS.

Dukungan ini sejalan dengan komitmen PB PGRI yang bertekad mengawal perjuangan guru, dosen, dan tenaga pendidikan (tendik) PPPK agar statusnya dapat ditingkatkan menjadi PNS.

Ketua PGRI Kota Ternate, Dr Rizal Marsaoly menyatakan, secara institusi PGRI Kota Ternate mendukung visi besar PB PGRI untuk memperjuangkan alih status guru PPPK ke PNS.

Menurutnya, secara hirarki, PGRI Kota Ternate tetap memberi dukungan terhadap kebijakan pengurus pusat apalagi dalam memperjuangkan kesejahteraan guru.

“Ini sangat penting. Karena ini kebijakan pusat, kita di daerah wajib mendukung,” ujar Rizal belum lama ini.

Sebagai organisasi profesi, lanjut Rizal, PGRI berfungsi untuk memajukan profesi guru dengan cara meningkatkan kompetensi, karier, dan kesejahteraan guru, serta memberikan perlindungan hukum.

Selain itu, kata Rizal, PGRI berperan penting dalam memajukan kualitas pendidikan nasional, mewujudkan cita-cita nasional, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 

Sebelumnya, Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi, mengatakan, sudah saatnya guru PPPK, tendik, dan dosen PPPK diangkat menjadi PNS.

Menurutnya, status PPPK belum menjamin keamanan kerja para guru, karena mereka sewaktu-waktu bisa diberhentikan jika anggaran tidak tersedia.

“Sudah waktunya guru PPPK dan tendik diangkat menjadi PNS. Dengan begitu, guru dapat mengajar dengan tenang tanpa harus khawatir masa kontraknya habis dan harus diperpanjang,” jelas Unifah di sela-sela puncak peringatan HUT ke-80 PGRI di Jakarta.

Unifah menambahkan, PB PGRI saat ini belum mengetahui secara pasti kebijakan pemerintah terkait mekanisme alih status, apakah melalui tes atau tanpa tes. Namun, visi PB PGRI jelas: berjuang agar alih status PPPK ke PNS dapat terealisasi.

Dia optimistis, jika seluruh guru bersatu mendukung PGRI, tujuan tersebut bisa dicapai. Tidak hanya PPPK penuh waktu, PPPK paruh waktu juga diarahkan menjadi PNS.

“Saya mendapat informasi bahwa rekrutmen CASN tahun depan diprioritaskan untuk PNS saja, sedangkan rekrutmen PPPK terakhir tahun ini berasal dari honorer,” terang Unifah.

Sejak awal, PGRI mendorong adanya PPPK sebagai langkah awal agar seluruh honorer dapat terakomodasi. Setelah menjadi PPPK, langkah berikutnya adalah memperjuangkan agar mereka diangkat menjadi PNS.

“PGRI konsisten membela kepentingan guru dan tendik. Kesejahteraan mereka menjadi prioritas, karena selama ini sudah bekerja maksimal,” pungkasnya.

 (fight)