HALTIM,OT- Tiga Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Derah (DPRD) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2021.
Pandangan Umum Fraksi disampaikan pada Rapat sidang Paripurna Ke 8 masa sidang ke dua tentang Pandangan umum fraksi - fraksi DPRD terhadap nota perhitungan APBD Kabupaten Halmahera Timur Tahun anggaran 2021. Selasa (21/6/2022).
Dalam sidang yang dihadiri langsung oleh wakil Bupati Haltim Anjas Taher itu, mendengar tentang pandangan dari masing masing fraksi yaitu Fraksi NKRI, Fraksi Garasi Demokrasi Indonesia dan Fraksi Mera Putih.
Fraksi NKRI memberikan catatan untuk pemerinta daerah, agar menjadi pertimbangan diantaranya, Yang pertama, Fraksi NKRI meminta kepada Pemerintah Daerah agar dapat mengkaji kembali Sebagian Potensi-Potensi daerah yang belum menjadi prioritas, sehingga dapat diiplementasikan dalam Program-Program Prioritas Pemerintah untuk meningkatkan PAD di Tahun yang akan datang.
Kedua, Fraksi NKRI meminta Penjelasan Kepada Pemerintah Daerah tentang Status Pasar Desa Soa Sangaji.
“Sementara yang ketiga, Fraksi NKRI meminta Penjelasan Kepada Pemerintah Daerah tentang progres pekerjaan Pasar Kota Maba yang hingga saat ini tidak dilanjutkan,” kata juru bicara Dirwan Din.
Fraksi Garasi demokrasi indonesia yaitu Fraksi Garasi Demokrasi Indonesia mengapresiasi kinerja Pemeritah Daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga terjadi kenaikan Pendapatan Daerah pada tahun 2021 yang mengalami kenaikan sebesar 5 persen.
2. Fraksi Garasi Demokrasi Indonesia mengharapkan agar Pemerintah Daerah dapat menekan seefektif mungkin defisit dengan tetap mengeluarkan kebijakan yang tepat sasaran dan penuh kehati-hatian.
3. Fraksi Garasi Demokrasi Indonesia memandang kenaikan tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2021 yang tercatat naik sebesar 7,27 persen atau mengalami peningkatan 1,78 persen dari tahun sebelumnya ini sangat erat kaitannya dengan kemiskinan.
“Permasalahan kemiskinan menjadi persoalan bersama sehingga perlu kiranya menjadi perhatian dan upaya untuk melakukan terobosan percepatan pengentasan kemiskinan oleh Pemerintah Daerah. Dengan harapan Haltim tidak berada lagi pada posisi pertama sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan yang tertinggi di Maluku Utara,” kata jubir Irfan Karim.
Sementara Fraksi Mera Putih dalam tanggapannya menyampaikan, bahwa Berangkat dari Laporan Keterangan Pertanggungjawan (LKPJ), Fraksi Merah Putih ingin menyampaikan, agar setiap pengambilan keputusan dan kebijakan yang bertujuan demi kepentingan bersama, harus didasari dengan cara-cara pikir yang rasional dan bisa diterima oleh akal sehat.
Halmahera Timur maju dan sejahterah adalah visi kita bersama, tujuan kita bersama, maka dari itu segala ikhwal Daerah yang direncanakan kedepan, baik dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang harus lebih mengutamakan kebutuhan-kebutuhan sosial kemasyarakatan.
“Fraksi Merah Putih kembali menegaskan bahwa, Pemerintah Daerah khususnya Tim anggaran agar dapat menyesuaikan kembali plafon anggaran yang sudah diputuskan dalam pembahasan ditingkat komisi maupun ditingkat Finalisasi antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah,” kata Slamet juru bicara Fraksi Merah Putih.(dx)
