HALTIM,OT- Tiga Fraksi DPRD Kabupaten Halmahera Timur menyampaikan pandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022.
Tiga Fraksi DPRD itu diantaranya Fraksi Garasi Demokrasi Indonesia (FGDI), Fraksi Nasional Kerakyatan Indonesia (NKRI) dan Fraksi Merah Putih (MP) berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Halmahera Timur, Jumat (02/09/2022).
Juru Bicara FGDI Sahbudin Darmawan mengatakan, terdapat beberap poin pandangan umum yakni , 1. Secara umum Pendapatan Daerah mengalami peningkatan, namun kenaikan ini hanya pada pendapatan transfer. Disisi lain justru Pendapatan Asli Daerah mengalami Penurunan sebesar 14,94 %. 2. APBD menjadi instrumen penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Fraksi-GDI mengapresiasi kinerja Pemeritah Daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dan berharap terus dilakukan peningkatan pada sektor-sektor yang dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 4. Fraksi Garasi Demokrasi Indonesia berpandangan bahwa Kerja Pembangunan Daerah yang termuat dalam APBD tahun anggaran 2022 sebagian besar telah dilaksanakan dengan baik, walaupun terkesan lambat.
Sementara itu, juru bicara Fraksi NKRI Bahmit Djafar mengatakan, Fraksi NKRI meminta penjelasan terkait menurunnya PAD pada objek kontribusi pembangunan daerah di usaha pertambangan yang semula ditargetkan 100 milyar turun menjadi 80 milyar. 2. Fraksi NKRI juga meminta penjelasan terkait menurunnya pendapatan transfer pada DAK non fisik – BOP PAUD sebesar Rp. 501.260.000.000 dan DAK Non fisik BOP Pendidikan sebesar 115.070.000.000.
“Fraksi NKRI juga meminta dan mendesak Bupati agar memerintahkan dinas kesehatan dan dinas pendidikan serta badan keuangan agar segera mencairkan dana BOK seluruh puskesmas dan Dana BOSDA seluruh sekolah,” pinta Bahmit.
Sementara juru bicara Fraksi Merah Putih Latif Mole mengatakan, Fraksi Merah Putih perlu kiranya menyampaikan beberapa pokok pikiran yang berkaitan dengan penyampaian Nota Keuangan APPB-P tahun anggaran 2022, yaitu sebagai berikut:
1. Bahwa Pendapatan Asli Daerah pada fase perubahan tahun 2022 sebagaimana dijabarkan mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar Rp. 20.000.000.000,00 atau penurunan sebesar 14,94 % yang mengakibatkan target awal Rp. 100.000.000.000,00 tidak bisa tercapai. Kirannya perhatian pemerintah terhadap pendapatan Asli Daerah ini juga lebih dimaksimalkan sebaik dan seefesien mungkin. (dx)
