KALBAR, OT - Wakil Bupati Sekadau, Aloysius mengapresiasi pelaksanaan pertemuan PPKBD dan Sub PPKBD tingkat Kabupaten Sekadau tahun 2019 dan pertemuan distric working group (DWG) Kabupaten Sekadau tahun 2019.
Pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menekankan kewenangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tidak hanya sebatas pada masalah pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera saja, tapi juga menyangkut masalah pengendalian penduduk.
Wakil Bupati Sekadau, Aloysius Bupati Sekadau, Aloysius menuturkan, ada empat sub urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang harus dilaksanakan oleh masing-masing tingkatan pemerintah, yaitu sub urusan pengendalian penduduk, sub urusan keluarga berencana, sub urusan keluarga sejahtera dan sub urusan sertifikasi dan standarisasi.
“Oleh karenanya pelaksanaan Program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) ditiap tingkatan pemerintahan tetap harus mengacu pada perkembangan lingkungan strategis dan arah kebijakan pembangunan pemerintahan,” ujarnya dalam kegiatan yang digelar di Ruang Serbaguna Lantai II Kantor Bupati Sekadau, Kamis (2/5/2019).
Aloy mengatakan, program KKBPK jika dilaksanakan melalui koordinasi, keterpaduan, komitmen dan dukungan baik oleh pemerintah, pemda maupun seluruh mitra kerja dan para pemangku kepentingan. Sehingga, dapat mempercepat peningkatan kualitas manusia Indonesia, khususnya di Kalbar dan tentunya di Kabupaten Sekadau.
“Saya berharap kegiatan ini lebih meningkatkan pemahaman dan menyatukan persepsi dalam menerapkan berbagai kebijakan dan strategi program KKBPK di seluruh wilayah,” ucapnya.
Aloy menjelaskan, di Kabupaten Sekadau saat ini telah memiliki 18 kampung KB. Bahkan, empat diantaranya ditetapkan sebagai sasaran desa mandiri. Untuk itu, ia berahrap, penggarapan program KKBPK di Kampung KB dapat membantu percepatan pencapaian indikator desa mandiri.
“Sebagai bentuk inovasi program KKBPK merupakan salah satu upaya untuk mendekatkan pelayanan Program KKBPK kepada masyarakat dalam mengaktualisasikan delapan fungsi Keluarga dan membangun karakter manusia melalui pewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera,” tuturnya.
Aloy juga berharap, kampung KB dapat berkontribusi dan bersinergi dalam mendukung terwujudnya desa mandiri. Sehingga, di kampung KB dan juga desa mandiri dapat selaras dengan arah kebijakan dan strategis pembangunna yang ada.
“Kami berharap dengan dukungan BKKBN agar lebih fokus kepada upaya menurunkan fertilitas guna mengendalikan laju pertumbuhan penduduk (LPP) dan mewujudkan Keluarga berkualitas dalam rangka meningkatkan kualitas manusia,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sekadau, ST Emanuel mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk memperoleh data keluarga by name by address. Sehingga, dapat digunakan dalam penetapan sasaran dan optimalisasi operasional program KKBPK serta intervensi berbagai program pembangunan lainnya.
“Kemudian membekali pengetahuan tentang pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD sebagai penyuluh keluarga berencana,” jelasnya.
Emanuel menambahkan, langkah tersebut dilakukan agar tersedianya basis data kependudukan disetiap tingkatan wilayah. Selain itu, tersedianya basis data keluarga berencana di setiap tingkatan wilayah.
“Tersedianya basis data pembangunan keluarga di setiap tingkatan serta tersedianya basis data individu anggota keluarga,” pungkasnya.(red)
