MABA,OT- Setelah disahkan Peraturan daerah (Perda) tentang Hak Kedudukan dan Keangan DPRD melalui paripurna beberapa waktu lalu. Namun sejauh ini belum diterbitkan Peraturan Bupati (Perbub). Hal ini dikatakan Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Haltim, Ardiansyah Madjid. Kata dia, pihaknya masih menunggu draf yang disusun oleh �Yang menyusun draf adalah BPKKAD jadi kita masih menunggu," kata Ardiansyah diruang kerjanya, Rabu (06/09/2017). Dikatakan, apabila draf itu sudah diselesaikan dan diserahkan ke Bagian Hukum selanjutnya akan ditindaklanjuti. "Kita akan tindaklanjuti apabila draf itu sudah diserahkan," katanya. Selanjutnya kata dia, Perbub Hak Kedudukan dan Keuangan DPRD ini masih dievaluasi ke provinsi melalui Biro Hukum Pemprov Malut. "Kita masih evaluasi ke provinsi, karena terkait dengan syarat yang tidak boleh melampaui standar anggaran di provinsi. Untuk itu lanjut dia, kalaupun sudah fainal draf Perbub di godok oleh BPKKAD selaku penginisiatif draf tersebut, maka bagina Hukum segera mengevaluasi. "Perbub ini ketentuannya efektif diberlakuan di bulan september. Otomatis Perbub ini berlaku bulan september. Makanya kita masih menunggu draf Perbub untuk dievaluasi," tutupnya. (dx)