TERNATE, OT - Tingginya mobilitas masyarakat Maluku utara untuk mudik menjelang lebaran Idul Fitri 1 Syawal 1440 H, harus diimbangi oleh bertambah baiknya pelayanan oleh penyelenggaran pelayanan publik, terutama untuk angkutan transportasi laut.

Hampir setiap tahun persoalan yang sama terjadi berulang-ulang seperti harga tiket yang melonjak, alat transportasi yang terbatas  dan merebaknya pungutan liar yang berdampak pada aspek keselamatan dan ketidaknyamanan masyarakat.

Untuk memastikan pelayanan publik menjelang arus mudik lebaran Idul Fitri tahun 2019 di Provinsi Maluku Utara, Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara sebagai Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik akan melakukan pengawasan yang difokuskan pada beberapa titik di kota Ternate.

Dalam rilis yang diterima redaksi indotimur.com, Ombudsman menyebut, pengawasan akan difokuskan di Bandar Udara Sultan Babullah, pelabuhan laut Ahmad Yani dan Pelabuhan Bastiong, pelabuhan penyeberangan Fery di Bastiong dan pelabuhan speed boat Mangga Dua dan Dufa-Dufa.

Ombudsman memfokuskan pengawasan pada titik-titik tersebut karena menjadi pusat arus mudik baik keluar-masuk Maluku utara maupun antar daerah/pulau dalam provinsi Maluku utara.

Ombudsman Maluku Utara menghimbau kepada pengelola Bandar Udara Sultan Babullah Ternate, KSOP Ternate dan ASDP Ternate dan pihak terkait lainnya agar mengoptimalkan upaya untuk meningkatkan pelayanan arus mudik kepada masyarakat, termasuk memaksimalkan pengawasan kepada petugas lapangan. 

Demikian halnya masyarakat pengguna alat transportasi agar apabila mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada agar dapat menyampaikan laporan/pengaduan kepada bagian pengaduan pada institusi tersebut atau kepada Ombudsman Maluku Utara.

Pengaduan dapat disampaikan melalui SMS ke 081347474747 / 082347808018. Demikian seperti yang disampaikan Ombudsman Perwakilan Maluku Utara.(thy)