TIDORE, OT- Kota Tidore Kepulauan (Tikep), Maluku Utara dinyatakan sebagai Pemerintah Daerah yang pertama kali menginput data LPPD pada aplikasi SILPPD (Sistem Informasi Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) milik Kemendagri.

Hal ini disampaikan Analis Kebijakan Madya Evaluasi Kinerja Pemda, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Beny Kamil pada rapat evaluasi kinerja kemitraan Kepala Daerah dan DPRD Terkait Penyampaian LKPJ, Senin (22/3/2021) di Orchards Industri Hotel Jakarta.

Dalam pertemuan itu, Kemendagri memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemda Kota Tidore atas kecepatan penginputan data LPPD Tahun 2020 pada aplikasi SILPPD.

"Tidore yang jauh-jauh saja sudah masuk," ungkapnya.

Beny menambahkan, untuk kawasan regional 5, Kota Tidore paling pertama, Tidore saja sudah bisa selesai pertama.

Terpisah, Kepala Bagian Tata Pemerintahan SETDA Kota Tidore Zulkifli Ohorella menyampaikan, Kota Tidore memang dari awal sudah sangat pro aktif terhadap berbagai skema penyusunan LPPD yang diterapkan Kemendari termasuk perubahan kebijakan dan sisitematika penyusunan LPPD tahun 2020.

"Kami sangat responsif dan proaktif atas berbagai perubahan kebijakan yang diambil Kemendagri," tutur Kabag Pemerintahan.

Dia menilai, dengan dikeluarkannya Permendagri 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tim Work kami sudah mempersiapkan jauh-jauh hari.

"Kami sudah sangat siap menyusun LPPD baik secara fisik maupun menggunakan aplikasi," terangnya.

Dirinya mengatakan, apresiasi dari Kemendari ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh OPD, dukungan Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Pj. Sekda.

"Kami menghaturkan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan LPPD Kota Tidore ini. Sekali lagi terima kasih kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pj. Sekda dan seluruh Tim Penyusun dari OPD, ini prestasi kita bersama," kata Zulkifli.

Hadir Pada Pertemuan tersebut Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Papua, Papua Barat, Bali dan NTT dan sejumlah Ketua DPRD dan Bupati/Wali Kota pada wilayah regional 5 tersebut. Untuk Provinsi Maluku Utara yang hadir pada pertemuan tersebut adalah Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Kabag Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Maluku Utara serta Kasubag Kerjasama dan Otonomi Daerah Kota Tidore Kepulauan.(Rayyan)