TERNATE, OT - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Kemenkumham) Maluku Utara, melakukan deklarasi janji kerja dan penandatanganan komitmen zona integritas tahun 2022, Selasa (18/1/2022).

Kepala Kanwil Kemenkumham Malut, M. Adnan menyatakan, sinergitas dari Ombudsman Maluku Utara selama ini sangat membantu jajaran Kanwil Kemenkumham Malut dan satuan kerja Imigrasi serta pemasyarakatan dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, kolaborasi antara Kejaksaan Tinggi Maluku Utara juga mendorong penguatan kualitas pengawasan dan penegakan hukum, baik di bidang keimigrasian, pelayanan hukum dan HAM, termasuk pada bidang pemasyarakatan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. 

Dia menyatakan, kerjasama yang terjalin baik bersama Gubernur Provinsi Maluku Utara dan pimpinan pemerintah daerah Kabupaten/kota selama ini berkontribusi pada capaian beragam kinerja yang ditorehkan jajaran Kanwil Kemenkumham Maluku Utara.

"Prestasi yang diraih diantaranya, yakni terbaik pertama dalam pendaftar kekayaan intelektual komunal terbanyak di seluruh Indonesia selama periode tahun 2020 dan 2021," ujar Adnan.

Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Imigrasi dan Pemasyarakatan jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia Maluku Utara, yang terus bersinergi, berkomitmen dan selalu proaktif dalam melahirkan beragam inovasi, dan meraih prestasi terbaik dalam pelaksanaan tugas. 

"Sinergi dan kolaborasi ini diharapkan akan terus berjalan tak lekang oleh waktu, dan menjadi pendorong bagi Kemenkumham Maluku Utara untuk bergerak lebih progresif lagi dalam berkinerja," ungkap Adnan, Selasa (18/1/2022).

Ia mengatakan, sesuai arahan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly pada deklarasi janji kinerja pekan kemarin di tingkat pusat, bahwa tahun ini Kementerian Hukum dan HAM mempunyai 8 sasaran strategis dan 126 target kinerja, yang merupakan turunan dari perjanjian kinerja. 

Target kinerja tersebut terbagi dari 87 target kinerja di tingkat pusat, sementara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara melaksanakan 39 target kinerja.

"Perlu dipahami bersama, bahwa capaian dari target kinerja jajaran Kanwil Kemenkumham Maluku Utara, baik pada bidang keimigrasian, pemasyarakatan, serta pelayanan hukum dan HAM," jelasnya.

Selain dapat menunjang kinerja Kementerian Hukum dan HAM RI, juga memiliki kolerasi positif terhadap capaian kinerja pembangunan ekonomi Provinsi Maluku Utara khususnya, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada umumnya. 

Oleh karenanya, target kinerja ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab seluruh jajaran Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Imigrasi dan Pemasyarakatan di wilayah Maluku Utara, untuk dapat dilaksanakan secara profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. 

"Untuk memastikan agar target kinerja tersebut terealisasi dengan baik sesuai sasaran yang telah ditetapkan, maka hari ini kita melakukan kegiatan penandatanganan secara digital komitmen bersama pencanangan pembangunan zona Integritas menuju WBK Tahun 2022," katanya.

Kakanwil juga mengaku, dengan kegiatan deklarasi ini bertujuan untuk mengimplementasikan 8 area perubahan reformasi birokrasi, dalam rangka menjaga dan merawat kinerja seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Maluku Utara dalam bingkai integritas. 

Selain itu, bisa mengukuhkan komitmen seluruh jajaran agar bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, guna memastikan seluruh sasaran dan target dapat tercapai dengan baik. 

Sebab, pembangunan zona integritas yang merupakan bagian dari pelaksanaan target kinerja, sejatinya bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan kepada publik dan peningkatan integritas Kementerian Hukum dan HAM. Ini membutuhkan peran pimpinan dan jajaran yang memiliki daya juang yang tinggi untuk terus maju dan berkembang. 

Adnan menambahkan, jika pada tahun 2021 belum dapat meraih predikat WBK, bukan berarti menyurutkan semangat pegawai Kanwil Kemenkumham Malut dalam membangun zona integritas. Hal itu justru menjadi pemicu dan motivasi bagi pegawai bersama untuk dapat menjadi lebih baik lagi di tahun 2022 ini, terutama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. 

"Kaitan dengan itu, saya ingin menyampaikan bahwa deklarasi dan penandatanganan ini, tidak sekadar membubuhkan tanda tangan pada kertas digital. Bukan hanya pelaksanaan seremonial. Lebih dari itu, deklarasi dan penandatanganan ini merupakan momen sakral mengikrarkan janji dan komitmen bersama para pimpinan dan seluruh jajaran dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, senantiasa menghasilkan kinerja, serta membantu pemerintah dalam program pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural," tambahnya.(ian)