TERNATE, OT – Senin malam, (5/1/2026), Aula Pendopo Bala Kedaton Sultan Ternate riuh oleh kehadiran puluhan pemuda. Di bawah temaram lampu pendopo, Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, berdiri di hadapan pengurus Generasi Muda Sultan Babullah (Gamusba) yang baru saja dikukuhkan. Namun, alih-alih sekadar memberikan ucapan selamat yang normatif, Sarbin justru membawa kabar mendesak soal masa depan ekologi dan hak-hak adat di bumi Moloku Kie Raha.
Sarbin membuka pidatonya dengan menyoroti wajah ganda industrialisasi di Maluku Utara. Di satu sisi, angka-angka pertumbuhan ekonomi melonjak berkat euforia hilirisasi tambang. Namun di sisi lain, ia melihat ada retakan yang dalam antara statistik ekonomi dengan kesejahteraan batiniah warga.
"Hilirisasi tambang memang membuat pertumbuhan ekonomi kita bagus, namun sering kali tidak menyentuh aspek kebahagiaan kita bersama," ujar Sarbin dengan nada getir.
Baginya, ketergantungan pada investasi ekstraktif adalah bom waktu. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak anti-investor, namun keberadaan mereka tidak boleh menukar kelestarian hutan dengan kerusakan yang permanen. "Sudah saatnya kita berpikir serius untuk menyelamatkan lingkungan. Kita harus terus mengawal kelestarian hutan, karena sumber daya alam itu suatu saat akan habis," katanya menambahkan.
Sebagai antitesis dari ekspansi tambang yang kerap menabrak batas-batas wilayah tradisional, Sarbin membocorkan rencana strategis pemerintah daerah. Saat ini, pihaknya tengah menggodok regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) tentang pengakuan tanah adat. Perda ini diproyeksikan menjadi benteng hukum bagi masyarakat lokal agar tak terasing di tanah sendiri.
Tak hanya soal agraria dan lingkungan, Sarbin juga menyentil isu sensitif mengenai kohesi sosial. Ia mengingatkan kembali memori tahun 1999, saat konflik sektarian membakar Maluku Utara. Kala itu, Kedaton Sultan Ternate berdiri sebagai oase kemanusiaan yang menampung pengungsi tanpa memandang agama maupun etnis.
"Sejarah mencatat kedaton menjadi tempat penyelamatan bagi siapa saja. Kita adalah masyarakat yang sangat humanistis," kenang Sarbin.
Pernyataan ini sekaligus menjadi jawaban diplomatis atas survei terbaru yang sempat menempatkan Ternate dalam daftar kota dengan tingkat toleransi rendah. Bagi Sarbin, predikat tersebut merupakan anomali sejarah. Ia mengajak generasi muda untuk merawat kembali marwah Ternate sebagai titik temu peradaban yang inklusif, tempat di mana warga asli dan pendatang telah berabad-abad hidup berdampingan.
Dikesempatan itu, Sarbin menyinggung stabilitas keamanan pasca-Pilkada 2024 yang di luar dugaan tetap kondusif. Ia memberikan kredit khusus kepada para Sultan dan kelompok pemuda seperti Gamusba yang dianggap berhasil menjaga suhu politik tetap stabil.
Dia mewanti-wanti agar pemuda tidak terjebak dalam politik praktis yang hanya berorientasi pada menang-kalah dan memicu polarisasi. "Demokrasi yang sesungguhnya mengajarkan persatuan, sejalan dengan napas Bhinneka Tunggal Ika," pungkasnya.
Malam itu, di bawah bayang-bayang kejayaan Sultan Babullah, Sarbin Sehe menitipkan pesan berat bahwa kemajuan Maluku Utara tidak boleh dibayar dengan kehancuran hutan maupun terkoyaknya tenun sosial yang sudah dirajut ratusan tahun.
(ier)
