TERNATE, OT – Dari 10 pemerintah daerah (Pemda) di provinsi Maluku Utara dan Pemerintah provinsi, hanya tiga Pemda yang mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19 hingga ke desa/kelurahan.

Berdasarkan data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DjPb) Provinsi Maluku Utara (Malut), mencatat ada tiga Pemda yang mengalokasikan anggaran penanganan covid-19 untuk kelurahan/desa, yakni Kabupaten Halmahera Utara, Kota Ternate dan Kota Tidore.

Kepala Kanwil DjPb Maluku Utara, Bayu Andy Prasetya melalui Kepala Bidang PPA2 Kanwil DjPb Malut, Gunawan Selasa (10/8/2021) mengatakan, berdasarkan data yang diperoleh ada 7 Kabupaten kota dan Pemprov Malut tidak mengalokasikan anggaran penanganan covid-19 hingga ke desa/kelurahan.

Sementara tiga pemerintah daerah yang mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19 sampai ke desa/kelurahan, yaitu Halmahera Utara, Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan.

Gunawan menyampaikan, Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate mengalokasikan anggaran penaganan Covid di Keluarahan sebesar Rp 7.800.000.000 tapi hingga sekarang belum realisasi sama sekali atau 0,00 persen.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara (Halut) mengalokasikan anggaran penanganan Covid untuk desa sebesar Rp 2.352.000.000 dan belum realisasi atau 0, 00 persen serta Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Rp 4.419.200.000 juga belum realisasi atau 0, 00 persen.

Sedangkan 8 Pemda yang tidak engalokasikan anggaran penanganan Covid-19 yakni Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu.

"Dari 10 Kabupaten/kota dan pemprov Malut, yang kita data hanya tercatat tiga Kabupaten/kota memiliki kucuran anggaran penanganan covid-19 untuk kelurahan maupun desa," pungkasnya.(ian)