SOFIFI,OT- Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, melantik 198 pejabat struktural di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov), Jumat (11/8/207) malam tadi, di lantai II aula Nuku kantor gubernur. Dari jumlah tersebut, 10 orang pimpinan Tinggi Pratama (eselo II), 41 orang Administrasi pimpinan tinggi pratama (eselon III) dan pengawas pimpinan tinggi Pratama (eselon IV) 147 orang. Berdasarkan SK nomor 821.2.22/KEP/JPTP-MU/56/2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dari Jabatan pimpinan Tinggi Pratama Dilingkup Pemprov Malut yaitu, Kepala Dinas Pariwisata Samsudin A. Kadir, jabatan lama Kasatpol PP, Kepala Dinas Informasi Komunikasi dan Persandian Burhan Mansur, jabatan lama Kepala Dinas Perhubungan. Kepala Balitbangda Mulyadi Wowor, jabatan lama Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Kepala Biro Pemerintahan Muhammad Miftah Baay, jabatan lama Kepala Perpustakaan dan Kearsipan. Sementara Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dijabat oleh Syarif Sabatun, jabatan lama Kepala Biro Pemerintahan. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Anwar Hasyim, jabatan lama Kepala Balitbangda, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Adhan Alim, jabatan lama staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, Semuel Menahen Kojoba jabatan lama Kadispora, jabatan baru staf pada Dinas Pemuda dan Olahraga. Asisten Perekonomian Keuangan dan Admitrasi Pembangunan Setda Malut Anwar Husen, jabatan lama Kepala Dinas Parawisata, staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian Keuangan dan Pembangun Ali Syarif, jabatan lama Asisten Perkonomian Keuangan dan Pembangunan. Sementara, pejabat eselon III berjumlah 41 orang, sesuai dengan SK nomor, 821.2.23/KEP/ADM-MU/56/2017 tentang Pengankatan dan Pemberhntian PNS dalam dari Administrasi pimpinan tinggi pratama dilingkugn pemprov, sedangkan pejabat eselon IV sesuai SK nomor, 821.2.24/KEP/ADM-MU/56/2017 tentang Pengankatan dan Pemberhntian PNS dalam dari pengawasan pimpinan tinggi Pratama Dilingkugn Pemprov berjumlah 147 orang. Gubernur Abdul Gani Kasuba usai pelantikan kepada wartawan mengatakan, perlu diketahui bahwa Pemprov telah melaksanakan penilaian uji kompetensi dan evaluasi kinerja bagi pejabat, pimpinan tinggi pratama sesuai amanat UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Kata dia, ini bagian dari upaya strategis dalam rangka mewujudkan reformasi dan transformasi birokrasi, serta sebagai bentuk komitmen Pemprov dalam memilih pejabat. "Saya pilih orang sudah tepat, maka bekerja harus melayani rakyat bukan melayani gubernur," tutur gubernur. Pelantikan dan pengambilan sumpah, menurut dia, dalam pemerintahan sesuatu hal yang biasa serta mengandung makna. "Kalau ada pejabat diganti sudah biasa, karena Pemprov terus berupaya melakukan pembenaha internal birokrasi.,"jelas dia. (al)