TERNATE, OT - Setelah Polda Maluku Utara menetapkan sebagai tersangka dugaan kasus penggunaan surat palsu dan memasuki pekerangan rumah orang tanpa izin, Asisten I Bidang Kesra Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Malut, Gafaruddin langsung menanggapi soal tanah yang ditempatinya.

Kepada indotimur.com Gafaruddin mengaku lokasi tanah yang terletak di RT.006/ RW.002 Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, dibeli pada tahun 2000, dimana pada saat itu Sekretaris Desa Kalumata Ternate Selatan, Ahmad Poha selaku kuasa jual dari Halfenus Tonengan sebagai pemilik tanah.

"Waktu itu harga tanah hanya Rp.15 juta saya langsung beli separuh tanahnya dengan harga Rp. 7,5 juta dan  langsung pembayaranya di kantor Desa dan kwitansinya mengetahui Kepala Desa dan Ahmad Pora selaku kuasa jual dari Helfenus," aku Gafruddin kepada indotimur.com melalui pesan whatsApp, Kamis (2/7/2020).

Menurutnya, meski tanah itu telah dibayar, namun sertifikat asli rumah sampai sekarang belum diserahkan oleh pemilik rumah.

Pada tahun 2006, Ahmad Poha dilaporkan ke Polres Ternate atas penggelapan uang oleh Halfenus Tonengan dan dirinya sempat dipanggil oleh penyidik Polres Ternate selaku saksi atas gugatan tersebut. Dari hasil proses masalah ini maka Ahmad Poha dinyatakan terbukti bersalah akhirnya ditahan di Polres Ternate 

"Pada saat itu saya juga sudah tidak tahu perkembangan masalahnya karena saya langsung balik ke pulau Taliabu Selatan menjalankan tugas saya sebagai Camat," kata Gafruddin.

Selanjutnya, pada tahun 2019 mendengar kabar pemilik tanah Halfenus Tonengan melaporkan dirinya ke Polda Malut dengan gugatan perkara penyerobotan tanah dan juga surat kuasa yang sementara ia tahan merupakan surat kuasa palsu.

"Surat kuasa dan kwitansi yang saya pegang merupakan surat sah karena di dalam isi surat kuasa tertera meterai Rp,6000,-  dan diketahui Kepala Desa Kalumata dan kuasa beli Ahmad Pora," pungkasnya. (ian)