Walikota Ternate Perjuangkan Nasib Guru Di Hadapan Komisi X DPR RI
18 Juli 2017
JAKARTA, OT - Walikota Ternate, Dr H Burhan Abdurahman, SH MM, Senin (17/7/2017), menyampaikan sejumlah permasalahan terkait pendidikan Dasar dan Menengah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di hadapan Komisi X DPR RI, di ruang rapat Komisi X DPR RI Gedung Nusantara I lantai I Jakarta.
Kepala Dinas Pendidikan (Kadiknas) kota Ternate, Ibrahim Muhammad, kepada indotimur.com, melalui sambungan telepon mengatakan, RDP yang dihadiri 3 Walikota dan 5 Bupati itu, membahas sejumlah agenda diantaranya, permasalahan mendasar Pendidikan Dasar dan Menengah di kabupaten/kota, kualitas pendidikan dan kualitas SDM pendidikan Dasar dan Menengah di kabupaten/kota, pendanaan pendidikan Dasar dan Menengah di kabupaten/kota serta masukan dan usulan solusi pendidikan Dasar dan Menengah di kabupaten/kota.
Dalam rapat tersebut, kata Kadiknas, Walikota Ternate, Dr H Burhan Abdurrahman, memperjuangkan nasib para guru yang bertugas di Kelurahan-Kelurahan terjauh seperti Batang Dua, Hiri dan Moti. �Pak Walikota fokus pada nasib para guru yang bertugas di Kelurahan-Kelurahan terjauh, sebab kota Ternate tidak masuk kategori daerah terpencil, padahal Kecamatan-Kecamatan seperti Moti, Hiri dan Batang Dua, termasuk daerah terjauh, ini yang tadi disampaikan Walikota di hadapan Komisi X DPR RI,� kata Kadiknas.
�Kita agak kesulitan sebab jika mereka mengajar di Moti, Hiri dan Batang Dua, mereka tidak mendapatkan tunjangan daerah terpencil ini yang sedang diperjuangkan Walikota,� tambahnya.
Selain itu, dalam RDP tersebut, Walikota juga menyampaikan permasalahan terkait tunjangan para guru selama 2 bulan pada triwulan IV tahun 2016.
�Soal klualifikasi guru yang belum S1 sehingga guru-guru tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi, padahal mereka mengajar di Kelurahan terjauh, ini juga disampaikan Walikota ke Komisi X,� ungkap Kadiknas.
Beberapa hal lain yang disampaikan Walikota, kata Kadiknas antara lain, Permendikbud 17 tahun 2017, soal PPBD online, terkait zonase dan rombongan belajar.
Kadiknas, Ibrahim Muhammad menambahkan, hampir semua daerah memiliki persoalan yang sama, termasuk pengalihan SMA sederajat ke Pemerintah Provinsi, �Ada permasalahan yang hampir sama, namun untuk kota Ternate, kita lebih fokus pada tunjangan daerah terpencil, rasio guru dan siswa, serta kekurangan tenaga guru tertentu,� tutupnya.
RDP dengan Komisi X DPR RI tersebut, dihadiri Walikota Ternate, Walikota Tegal, Bupati Gunung Kidul, Walikota Batu, Bupati Garut, Bupati Lampung Timur, Bupati Klungkung serta Bupati Murung Raya.
Hasil masukan dari para kepala daerah dalam RDP, kemudian akan dirangkum berdasarkan data-data yang nantinya dilengkapi pada tanggal 27 Juli, untuk selanjutnya dibahas dalam rapat-rapat komisi X DPR RI (thy/red)<(red)
Selain itu, dalam RDP tersebut, Walikota juga menyampaikan permasalahan terkait tunjangan para guru selama 2 bulan pada triwulan IV tahun 2016.
�Soal klualifikasi guru yang belum S1 sehingga guru-guru tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi, padahal mereka mengajar di Kelurahan terjauh, ini juga disampaikan Walikota ke Komisi X,� ungkap Kadiknas.
Beberapa hal lain yang disampaikan Walikota, kata Kadiknas antara lain, Permendikbud 17 tahun 2017, soal PPBD online, terkait zonase dan rombongan belajar.
Kadiknas, Ibrahim Muhammad menambahkan, hampir semua daerah memiliki persoalan yang sama, termasuk pengalihan SMA sederajat ke Pemerintah Provinsi, �Ada permasalahan yang hampir sama, namun untuk kota Ternate, kita lebih fokus pada tunjangan daerah terpencil, rasio guru dan siswa, serta kekurangan tenaga guru tertentu,� tutupnya.
RDP dengan Komisi X DPR RI tersebut, dihadiri Walikota Ternate, Walikota Tegal, Bupati Gunung Kidul, Walikota Batu, Bupati Garut, Bupati Lampung Timur, Bupati Klungkung serta Bupati Murung Raya.
Hasil masukan dari para kepala daerah dalam RDP, kemudian akan dirangkum berdasarkan data-data yang nantinya dilengkapi pada tanggal 27 Juli, untuk selanjutnya dibahas dalam rapat-rapat komisi X DPR RI (thy/red)<(red)
