TIDORE, OT- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Nono Sampono menghadiri dan menjadi pembicara pada Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Rekonstruksi Hubungan Sejarah dan Budaya Tidore- Papua untuk Memperkuat Ketahanan Nasional Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, di Kadato Kie Kesultanan Tidore, Rabu (18/11/2020).
FGD ini merupakan kerjasama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dengan Lembaga Adat Kesultanan Tidore dan Universitas Khairun Ternate, dan selain menghadirkan Dr. Nono Sampono sebagai Narasumber dalam acara tersebut bersama Sultan Tidore Husain Alting Sjah yang juga merupakan Anggota DPD RI Dapil Malut.
Narasumber lain diantaranya, Anggota DPD RI Dapil Prov Papua Barat Filep Wamafma, Rektor Universitas Khairun Prof. Dr. Husen Alting, Dosen Sosiologi Universitas Muhammadyah Dr. Herman Oesman dan Dr. Abdul Haris yang merupakan Sejarawan yang juga Korpus Sosial, Humaniora dan Ekonomi LPPM Universitas Negeri Jakarta, dengan Moderator Jamal Hi. Arsyad Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun.
Selain menggelar Seminar dengan tatap muka dengan penerapan Protokol Kesehatan FGD ini juga digelar dengan Virtual melalui Aplikasi Zoom Meeting dan disiarkan secara streaming sehingga dapat dijangkau oleh khalayak luas secara langsung.
Sultan Tidore Husain Alting Sjah mengucapkan selamat datang kepada Wakil Ketua DPD dan anggota DPD RI lainnya di Kota Kecil yang telah mengukir sejarah yang besar, Tidore ini ikut andil menyatukan sepertiga wilayah kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perjalanan panjang dan perjuangan para Sultan Tidore termasuk wilayah Papua.
“Papua pada saat itu bersatu dengan Tidore bahu membahu dalam hubungan persaudaraan, Papua dengan Tidore atas nama kemanusiaan, mereka membangun peradaban secara bersama-sama, dimulai dari Sultan Al Mansyur hingga Sultan Abidin Syah melalui perjanjian di Malino hingga ke Bali diberi tiga opsi namun menyatakan bahwa Tidore bersama Papua masuk didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia," jelas Sultan Tidore
Dirinya juga mengatakan, Sultan Abidin Syah merupakan gubernur pertama Papua dan Soasio merupakan ibukota Papua pada saat itu, dan banyak bukti sejarah yang membuktikan bahwa Papua merupakan bagian dari Tidore.
Lanjutnya, TIdak hanya itu, Tidore juga memiliki putera-putera daerah yang berperan di Nasional maupun hingga ke luar Negeri, seperti Pangeran Nuku yang berhasil meluaskan wilayah hinggah ke Pasifik, Sultan Abidin Syah yang berhasil menyatukan NKRI dengan menyatakan sikapnya bahwa Papua dan Tidore masuk dalam wilayah NKRI, juga ada Tuan Guru yang merupakan seorang tokoh di Cape Town yang terkenal dan sangat dihargai yang diakui juga oleh Nelson Mandela sebagai gurunya.
Selain menghadirkan Dr Nono Sampono, FGD ini juga menghadirkan anggota DPD RI lainnya yakni Ahmad Nawardi, Habib Ali Alwi, Memberob Y. Rumakiek, Stefanus B. A. N Liow, Arniza Nilawati, Hilda Manafe, Dr. Filep Wamafma dan Namto Roba, yang diikuti oleh peserta selain dari Perangkat Adat, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat, serta Tokoh Agama, dengan peserta dari Akademisi, Mahasiswa dan pelajar
FGD ini untuk menggali berbagai informasi dan data dari para narasumber yang kompeten dalam rangka menambah ilmu dan pengetahuan mengenai hubungan sejarah dan budaya Tidore-Papua, selain itu untuk menjaga serta melestarikan nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini terjalin antara masyarakat Tidore dan Papua juga sebagai kajian ilmu hukum ketatanegaraan dan hukum adat dalam menciptakan pluralisme hukum di Indonesia. FGD ini juga bertujuan untuk memperluas cakrawala pengetahuan, memperkuat rasa persatuan, persaudaraan, cinta tanah air dan jiwa nasionalisme para peserta.
Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menyampaikan, hal yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah Papua, Tidore dan Indonesia Timur pada umumnya yaitu dengan Pendekatan komprehensif.
Menurutnya, Papua itu masyarakat adat sehingga harus menggunakan pendekatan sosial kemasyarakatan, untuk itulah DPD RI memulai dialog di Tidore ini sebagai langkah awal untuk merajut benang merah antar kedua daerah ini serta setelah semua komponen telah turut aktif maka selanjutnya akan dilaksanakan dialog berupa FGD di Papua.
"Untuk masuk ke dalam masalah Papua, kita harus memulai dari pendekatan dengan Tidore," ungkap Wakil Ketua DPD RI
DPD RI akan merajut problem yang ada di Papua dan akan menyampaikan langsung ke Pemerintah Pusat melalui pendekatan yang sudah dilakukan saat ini.
Dirinya menambahkan, masalah ekonomi di Papua dan Indonesia Timur ini harus segera di atasi, karena dari data statistik daerah termiskin mulai dari urutan 1 sampai 5 itu ditempati dari daerah Indonesia Timur, sehingga perlu bersama- sama memikirkan dan membangun simpul ekonomi di Indonesia Timur sehingga tidak ada ketimpangan harga antara Timur dan Barat
"Karena Sumber Daya Alam yang dimiliki Papua, Maluku dan Maluku Utara serta daerah Timur lainnya ith mampu menghidupi masyarakat di klaster timur ini, sehingga ini perlu untuk dipikirkan bersama agar dalam pengelolaan nya bisa tepat," terang dia.
Sementara Anggota DPD RI Dapil Papua Barat, Filep Wamafma mengatakan, Papua itu masalah Negara, sehingga Negara harus menyelesaikan masalah tersebut, melalui pendekatan sosial keagamaan, sosial kultural sehingga masalah yang ada diPapua tidak berlarut larut dan segera cepat terselesaikan.
(Rayyan)
