TERNATE, OT- Setelah pemerintah pusat mengumumkan secara resmi tidak ada lagi penerbangan pesawat komersil, kapal laut, kereta api dan transportasi darat dilarang mulai malam ini hingga 1 Juni 2020 mendatang.
Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Maluku Utara (Malut) dipastikan akan kesulitan dalam proses pengiriman specimen pasien ke laboratorium Makassar. Untuk itu, Drektur LSM Rorano Provinsi Malut, M. Asghar Saleh menyarakan kepada pemerintah provinsi Malut, mulai besok sudah mulai dipikirkan kemungkinan menyewa pesawat militer untuk membawa hasil pemeriksaan swab test atau PCR ke Makassar.
“Tiga minggu lalu saya sudah meminta perhatian serius untuk membangun labodatorium sendiri di Ternate, meskipun biayanya sangat mahal. Namun tidak direspons dan berpikir jangka pendek seolah-olah coronavirus yang sudah jadi pandemi ini tak berkepanjangan,” ujarnya.
Menrut Asghar, dengan adanya penutupan transportasi udara, laut dan darat oleh pemerintahh pusat ada beberapa konsekwensi logis dari pemberlakuan larangan ini untuk Malut sehingga Pemprov secepatnya berpikir.
Selain itu, pemerintah Dallam hal ini gugus tugas harus focus ke penanganan kesehatan lokal secara serius. “Sudah ada 14 kasus positif yang jika dihitung secara eksponensial maka jumlah kasus lokal sudah sangat banyak, namun belum terdata. Bisa jadi sudah ada lokal transmitter yang belum diketahui,” katanya.
“Penegakan diagnostik sebagai kebutuhan memutus rantai penularan jadi masalah serius, karena kita tak punya laboratorium dan pesawat juga tidak terbang,” ujarnya.
Lanjut Asghar, gugus tugas mulailah geser petugas di pintu-pintu masuk karena sudah tidak ada orang yang datang ke Malut. Selain itu, resufle kembali gugus tugas Kota Ternate agar ramping dan efisien. Jika tak punya keahlian khusus sebaiknya dikurangi hingga bisa menghemat anggaran atau alihkan ke pemberdayaan ekonomi lokal.
“Pemerintah daerah sudah mulai memutuskan skema ekonomi dan sosial secara terukur dan nyata sehingga dampak ‘lockdown’ ini bisa diminimalisir. Contoh kecilnya adalah teman-teman yang bekerja di bandara sebagai porter dll atau para buruh di pelabuhan yang sudah pasti kehilangan pekerjaan harian,” tutup mantan Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate ini.(red)
