Home / Berita / Nasional

Ribuan Masyarakat Morotai Kepung Kantor Bupati

25 Februari 2019
Domo umat Islam di Morotai

DARUBA, OT - Ribuan Masyarakat Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara (Malut), Senin (25/02/2019) pagi tadi, mengepung kantor bupati dan kediaman bupati Benny Laos.

Massa melakukan protes terhadap kegiatan yang dilakukan Yayasan Barokah Surya Nusantara (YBSN) bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pulau Morotai, yakni Karnaval Merah Putih pada 21 Februari lalu di pantai Army Dock, desa Pandangan Kecamatan Morotai Selatan.

Kegiatan Karnaval itu dirangkaikan dengan sosialisasi bahaya Narkoba dan pergaulan bebas. Namun massa menduga, acara yang dilaksankan tiga instansi tersebut merupakan kegiatan terselubung dengan misi tertentu, karena tidak sesuai dengan edaran yang disampaikan ke sekolah.

Pasalnya, dalam kegiatan yang melibatkan siswa-siswi SD, SMP hingga SMA/sederajat itu, ditemukan sejumlah atribut dengan simbol agama. Bahkan ratusan pelajar juga diarahkan ke laut lalu dimandikan serta dibagikan beberapa makanan ringan bertuliskan "Roti Hidup". Sebelumnya, ratausan pelajar juga meniup terompet dan terompet tersebut juga terdapat symbol agama.

Hal inilah membuat para tokoh agama dan masyarakat Kabupaten Pulau Morotai melakukan protes. Salah satu orator, Mustafa Lasidji membeberkan satu demi satu Instansi yang terlibat dengan YBSN untuk melakukan pendangkalan terhadap aqida anak-anak di Pulau Morotai.

"Pemkab Morotai terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan YBSN, mulai dari Bupati, Sekda, para asisten, dinas Pendidikan, Kesbangpol bahkan lebih terlibat lagi istri Bupati, karena dia yang mengetahui soal kegiatan itu bahkan dia yang membuka acara sekaligus memberikan sambutan," tutur Mustafa.

Kata dia, masyarakat mendesak Polres Morotai agar menghadirkan Bupati Beny Laos yang diketahui telah meninggalkan Morotai setelah tahu adanya aksi ini.

"Bupati Morotai harus bertanggung jawab dengan apa yang ia lakukan. Jangan setiap masalah yang sudah ia buat lalu menghindar. Tapi kali ini soal aqida sehingga apabila bupati tidak menyelesaikan maka akan berdampak pada konflik,” tutur Fandi Latief, salah satu pendemo.

 

 (hiz)


Reporter: Hizbullah Ode

BERITA TERKAIT