JAKARTA, OT- Setelah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) mengeluarkan instruksi kepada seluruh kader untuk melaksanakan demo disetiap daerah di seluruh Indonesia, hal yang sama juga dilakukan Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah.
PP Pemuda Muhammadiyah melalui surat edaran nomor 1.2/239/1441 tertanggal 27 September 2019 yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Sunanto dan Sekretaris Jenderal Zulfikar A. Tawalla, ditujukan ke seluruh Pimpinan Wilayah (PW) Pemuda Muhammadiyah Provinsi dan Pimpinan Daerah (PD) kabupaten/kota se-Indonesia, agar segera melakukan konsolidasi disemua tingkatan untuk menyikapi peristiwa penembakan kader IMM di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).
Dalam isi surat edaran tetsebut, yaitu Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah mengamati, memperhatikan, dan menganalisis perkembangan terakhir situasi nasional. Pemuda Muhammadiyah memandang bahwa dalam iklim demokrasi, penyampaian pendapat, dan aspirasi harus dijamin kebebasannya oleh konstitusi dan peraturan perundangan.
Aparat kepolisian diberi tugas untuk memberikan fasilitas rasa aman di ruang terbuka publik dalam proses penyampaian pendapat oleh rakyat, termasuk di antaranya para mahasiswa Indonesia.
Melihat perkembangan terkini, PP Pemuda Muhammadiyah menilai cara-cara represif yang dilakukan aparat kepolisian dalam memberi pelayanan keamanan bagi para penyampai aspirasi, dipandang telah melampaui kewenangannya.
Sejak Awal Aksi Demonstrasi ini berlangsung, PP Pemuda Muhammadiyah sudah memberi himbauan agar Aparat menempuh cara persuasif dan humanis. Pada perkembangannya ada 2 anak bangsa yang gugur.
Atas kejadian tersebut, PP Pemuda Muhammadiyah menyampaikan surat edaran kepada seluruh Pimpinan Wilayah/Pimpinan Daerah se-Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Konsolidasi di internal Pemuda Muhammadiyah, dan Angkatan Muda Muhammadiyah sesuai dengan tingkatanya;
2. Bersama Angkatan Muda Muhammadiyah melakukan aksi damai dan solidaritas atas gugurnya IMMawan Randi dengan berbagai bentuk aksi simpatik;
3. Dalam melakukan aksi simpatik, sampaikan tuntutan aksi diantaranya: mendesak Kapolri untuk mengusut hingga tuntas pelaku penembakan; meminta Presiden Republik Indonesia mengeluarkan PERPPU terhadap UU KPK; dan Mendesak Polri untuk menghentikan tindakan represif terhadap para pengunjuk rasa
4. Memperkuat barisan organisasi dan selalu membangun koordinasi atas perkembangan situasi terkini, serta memperhatikan ketentuan perundangan berlaku dalam penyampaian aksi simpatik.
5. Kepada segenap Danwil (Komandan Wilayah) kokam untuk menginstruksikan Pasukannya untuk mengawal aksi simpatik yang di lakukan oleh komponen Persyarikata.
"Benar, ada surat edaran dari PP Pemuda Muhammadiyah untuk melakukan konsolidasi disemua tingkatan, agar melaksanakan aksi," ujar Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Maluku Utara, Nirwan Hamisi.
Kata dia, surat edaran itu sudah disampaikan ke semua pengurus PD kabupaten/kota di Maluku Utara dan anggota serta kader, sehingga akan ditindak lanjut berdasarkan edaran tersebut.
"Kami akan tindak lanjut edaran tersebut, dan sudah melakukan konsolidasi diaemua tingkatan dan beberapa angkatan Muda Muhammadiyah," terangnya.(red)
