TERNATE,OT- Berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Maluku Utara (Malut), peserta Keluarga Berencana (KB) di Malut mengalami peningkatan setiap tahun. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Malut, Putut Riyatno kepada wartawan usai pembukaan acara rapat penelaahan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga tingkat provinsi Malut tahun 2017, di lantai VI aula Muara Hotel Ternate, Rabu (23/8/2017) pagi tadi mengatakan, dalam perkembangannya provinsi Malut telah berbenah dan melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan derajat kesejahteraan masyarakatnya. Kata dia, pembangunan dibidang kependudukan dan keluarga berencana di provinsi Malut telah behasil meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengikuti program keluarga berencana, dimana pada awal berdirinya provinsi ini cakupan kesertaan ber-KB pasangan usia subur hanya sekitar 40%, kemudian meningkat menjadi 48%, hingga 51,7 dan pada tahun 2015 sudah menjadi 53,7 persen. Hal ini sungguh menggembirakan karena partislpasl masyarakat untuk ber-KB dari waktu ke waktu sudah semakin meningkat. �Tujuan ber-KB bukan semata-mata untuk membatasi jumlah kelahiran, akan tetapi untuk merencanakan kapan harus menikah (bagi remaja), mengatur jarak kelahiran, menentukan jumlah anak ideal dan meningkatkan kesehatan lbu dan anak,� jelasnya. Lanjut dia, sampai dengan semester I tahun 2017 (Juni) capaian peserta KB baru secara total sebesar 57,89 dari PPM 25.219 aks . Jika dibandingkan jumlah peserta KB aktif dengan jumlah PUS sebesar 76.76% (statistik rutin). Sementara peserta aktif MKJP sebesar 24.419 akseptor dari total peserta KB aktif 72.108 atau sebesar 33,86. �Namun kita masih dihadapkan pada tingginva angka unmed need yaitu 23.2% . AKI (317/100.000), AKB (96/1 .000) dan TFR,� ujar dia. Lanjujt dia, belum tercapainya perkiraan perminitaan masyarakat (PPM) Malut disebabkan karena jumlah tenaga PKBI PLKB semakin berkurang dan tidak sebanding dengan jumlah desa/kelurahan, wilayah geograhs Malut yang terdiri dari laut dan pulau-pulau menyulitkan dalm penggarapan akseptor KB dan ketersediaan alokon tidak memadai pada akhir tahun 2016 dan awal tahun 2017, seperti iud, kondom dan pil. Dia menambahkan, pada tahun 2016 sudah dicanangkan kampung KB di 10 kabupaten/kota, kemudian dilanjutkan tahun 2017 sudah dicanangkan kampung KB sebanyak yaitu, Halmahera Utara 17 kecamatan dan Halmahera Barat 9 kecamatan. Selain itu, Halmahera Tengah 9 kecamatan, Kepulauan Sula 12 kecamatan, Kepulauan Taliabu 7 kecamatan, Kota Ternate 7 kecamatan, Kota Tidore Kepulauan 1 kecamatan Halmahera Selatan 1 kecamatan, Halmahera Timur 1 kecamatan dan Pulau Morotai 1 kecamatan. (nisa)