TERNATE, OT - Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate secara resmi telah merilis nama pegawai non-ASN yang terdaftar pada system aplikasi pendataan di laman https://pendataan-nonasn.bkn.go.id.

Berdasarkan data awal, jumlah pegawai non-ASN atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkup Pemkot Ternate, sebanyak 3.543 orang. Dari jumlah ini, PTT yang terdaftar pada sistim sebanyak 3.009 orang, sementara 534 orang lainnya tidak terdata dalam system aplikasi pendataan karena tidak sesuai persyaratan yang ditetapkan Mempan-RB.

Kepala BKPSDMD Kota Ternate, Samin Marsaoly melalui Kabid Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur, Faisal Karim menjelaskan, ada sekitar jumlah PTT di lingkup Pemkot Ternate sebanyak 3.543 orang sesuai dengan pendataan dan verifikasi.

Kata dia, dari jumlah ini, sebanyak 3.009 PTT diangkat dengan SK Wali Kota yang terdata, sementara sisanya 534 orang tidak masuk pendataan sebagaimana perintah Menpan-RB melalui surat Nomor: B/1511/M.SM.01.00/2022 tertanggal 22 Juli 2022 tentang Pendataan Tenaga Non ASN di lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Kepala BKPSDM Nomor: 800/2619/2022 tertanggal 1 Agustus 2022 tentang Permintaan Data THK-2 dan Non ASN.

"Pendataan pegawai non ASN yang dilakukan Pemkot Ternate sampai 1 Oktober 2022 kemarin, tercatat sebanyak 3.009 orang yang terdata dari jumlah secara keseluruhan PTT atau honorer di Pemkot Ternate," ungkap Faisal.

Dia menyebut, dari total PTT yang terdaftar, terdapat 254 orang kategori dua (K2), sedangkan non ASN (honorer) sebanyak 2.755 orang, "ini yang telah terdaftar di system aplikasi pendataan pada laman https://pendataan-nonasn.bkn.go.id,” kata Faisal.

Dia menambahkan, para honorer yang sudah terdata, saat ini dalam tahapan prafinalisasi, dan nantinya akan masuk ke tahapan finalisasi pada bulan ini. “Prafinalisasi ini mulai dari 1 September sampai 1 Oktober kemarin,” tambahnya.

BACA JUGA : Cek di Sini, Nama Pegawai Non-ASN Pra Finalisasi di Lingkup Pemkot Ternate

Dikatakannya, jumlah PTT atau honorer di Pemkot Ternate sebanyak 3.543 orang ini, mereka yang pengangkatannya sebagai honorer di tahun 2022 tidak terdata bersamaan dengan honorer tenaga guru di swasta. “Guru swasta sekitar 200 orang ditambah dengan PTT yang masuk pada tahun 2022 itu tidak masuk pendataan, itu berlaku seluruh Indonesia sesuai Surat Menpan,” terangnya.

Untuk sekolah swasta kata Faisal, sejak awal tidak diperbolehkan menempatkan PTT, sehingga saat pendataan hanya dibolehkan untuk mendata honorer di sekolah negeri.

“Kalau PTT yang diangkat pada tahun 2022 juga sekitar 200 orang lebih, jadi yang sudah terdata di system itu sebnyak 254 K2 dan 2.755 sampai 1 Oktober 2022,” ungkapnya.

Para honorer yang sudah terdata dalam system, masih dilakukan uji publik yang dibuka sejak tanggal 3 sampai 7 Oktober 2022.

Faisal meminta seluruh PTT yang telah tercatat dalam sistim agar memperhatikan seluruh data yang dipublish untuk dilakukan perbaikan, "sekarang masih tahap uji publik atau prafinalisasi, jadi diperhatikan kalau ada data yang kurang atau tidak sesuai, bisa langsung berkonsultasi ke BKPSDMD melalui bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur," imbaunya.(fight)