JAKARTA,OT- Anggota Komite I DPD RI Abdurachman Lahabato menilai, stakeholder di provinsi Maluku Utara (Malut), belum bersinergi memperjuangkan pemekaran daerah Otinom Baru (DOB).

“Kita di Malut belum sinergi antara, masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan pemerintah provinsi maupun DPRD untuk perjuangkan DOB, sementara di daerah lain semua stakeholder bergerak sehingga cepat, ujar Lahabato yang juga Wakil Ketua Tim Kerja DOB Wilayah Timur I DPD RI Meliputi Wilayah Sulawesi, Maluku dan Maluku Utara usai acara Rakor penyelesaian isu bantuan pendanaan hibah DOB pembentukan 2007-2014 di Aryaduta Hotel Jakarta, Selasa (26/9/2017) pagi tadi.

Kata dia, di Malut  masing-masing memperjuangkan DOB misalnya, pemekaran Wasile hanya masyarakat Wasile yang demo dan anggota DPRD Dapil itu yang demo, sama engan Obi dan daerah lain. Padahal jika pemekaran itu terealisasi masyarakat dari daerah mana saja bisa bekerja di Obi maupun Wasile serta daerah lainnya.

“Pemekaran darah harus diartikan sebagai kebutuhan masyarakat Malut khususnya dan Indonesia umumnya,” jelas mantan wartawan senior Maluku Utara itu.

Anehnya kata dia, bupati sendiri pertahankan pemekaran DOB. Sementara di daerah lain misalnya, di Sulawesi masyarakat, Pemda dan Pemprov sama-sama mendorong. “Saya tahu kalau daerah lain sama-sama mendororng DOB, karena jabatan saya Wakil Ketua Tim Kerja DOB Wilayah Timur I DPD RI Meliputi Wilayah Sulawesi, Maluku dan Maluku Utara,” ujarya.

“Orang Sofifi demo perjuangkan DOB, orang lain nilai itu aalah kepentingan masyarakat Sofifi. Padaha bukan, itu adalah kepentingan masyarakat Malut,” terangnya.

Untuk itu, kata dia, semua stakeholder harus samakan persepsi untuk sama-sama perjuangkan pemekaran DOB di provinsi Maluku Utara (Malut).