JAKARTA,  OT  - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) RI mendesak Polda Maluku Utara (Malut) melakukan investigasi terkait demo anggota Polres Halmahera Selatan (Hals) atas dugaan pemotongan anggaran PAM Pemilu 2019.

Sekretaris Kompolnas RI Irjen Pol (Purn) Bekto Suprapto ketika dimintai tanggapan menyampaikan, Kapolres tidak berwewenang untuk memotong satu rupiah pun hak anggota yang bertugas pengamanan Pemilu.

"Kesalahan sekecil apapun dilakukan oleh anggota atau pejabat Polri tidak boleh dibiarkan dan harus dihukum," tegas Bekto.

Menurutnya, setiap tindakan anggota atau pejabat Polri harus dapat dipertanggung jawabkan, sesuai dengan aturan hukum dan Undang undangan yang berlaku. 

Tapi kata Bekto, unjukrasa anggota Polri juga tidak diperbolehkan karena ini adalah tindakan tidak patut sebab melanggar aturan Kode Etik Profesi Kepolisian dan Peraturan Disiplin Polri.

"Kurang bijak kalau kita langsung menghakimi siapa yang telah berbuat salah sebelum ada hasil investigasi, maka dimohon masyarakat bisa sabar menunggu keterangan resmi hasil investigasi dari Propam," harapnya.

Bekto mengaku, selaku anggota Kompolnas sudah berkomunikasi dengan Kapolda Maluku Utara dan Kadiv Propam Polri.

Untuk itu, Polri sangat serius menyelidiki masalah ini. "Mohon sabar untuk menunggu investigasi dari Pengawas internal Polri yaitu Propam di Polres Halmahera Selatan," ujar Bekto.

 (ian)