TERNATE, OT - Komisi III DPRD Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) melakukan kunjungan kerja (kuker) ke kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ternate, guna mempelajari sistem parkir tepi jalan umum yang diberlakukan Dishub Kota Ternate.
Selain itu, Komisi III DPrD Halteng yang dipimpin Ketua Komisi, Aswar Salim beserta empat anggotanya juga berdiskusi dan mempelajari skema Dishub Kota Ternate untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor retribusi parkir.
Kedatangan rombongan Komisi III DPRD Haltemg diterima oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Ternate, Mochtar Hasim, Sekretaris Dishub, Nandi Naser serta sejumlah pejabat struktiral dan fungaional di lingkup Dinas Perhubungan Kota Ternate.
Usai kunjungan, Ketua Komisi III DPRD Halteng, Aswar Salim mengatakan, kunjungan kerja ke Dinas Perhubungan Kota Ternate dilakukan untuk mempelajari skema dan regulasi tentang parkir terutama kawasan Zona Ekonomi Terpadu dan parkir tepi jalan.
Komisi III DPRD Halteng, lanjut Aswan, tertarik dengan skema parkir tepi jalan di kawasan ekonomi yang diberlakukan Dishub Kota Ternate baru-baru ini.
Menurutnya, jika membandingkan sistem pengelolaan parkir tepi jalan umum yang ada di Kota Ternate sangat jauh berbeda dengan yang ada di daerahnya (Halteng).
Kata Aswar, setelah berdiskusi maka dapat disimpulkan bahwa OPD teknis yang menangani soal parkir di Halmahera Tengah, kurang memaksimalkan titik-titik yang menjadi potensi parkir tepi jalan umum.
"Setelah berdiskusi dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Ternate, (Mochtar Hasim), Pemda Halmahera Tengah perlu meniru cara atau sistem perparkiran di Ternate, salah satunya memanfaatkan titik yang dinilai memiliki potensi," kata Aswan usai bertemu jajaran Dinas Perhubungan Kota Ternate.
Kata dia, jika hal tersebut dilakukan, maka dapat dipastikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Halmahera Tengah, khususnya di sektor parkiran bisa maksimal.
"Tadi penjelasan dari pak kadis (Mochtar Hasim) itu, bagaimana para stafnya memaksimalkan potensi-potensi yang ada, ini harus dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Tengah," ujar Aswan.
Dengan begitu, lanjut dia, Komisi III DPRD Halmahera Tengah akan meminta, dinas terkait, supaya meniru seperti yang diterapkan di Kota Ternate. "Termasuk merevisi Perda tentang parkir pada kawasan-kawasan ekonomi di Halteng sehingga lokasi parkir yang baru dan memiliki potensi bisa disesuaikan dan dimaksimalkan," ungkap Aswan.
"Setelah kami kembali, kami akan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Halteng, karena terkait revisi Perda pada Dinas Perhubungan juga perlu mengusulkan untuk kita revisi," jelasnya.
Aswan menambahkan, soal pencapaian PAD dari sektor parkir di Halteng itu selalu tidak maksimal, karena tidak mencapai target, "biasanya dari target 5 miliar, yang tercapai hanya ratusan juta," pungkasnya.
(fight)
