HALBAR, OT - Terkait anggaran Rp 53 miliar yang digeser untuk penanganan pendemi coronavirus (covid-19) di Kabupaten Halmahera Barat, DPD II KNPI Halbar, meminta Pemkab dan DPRD menyatukan persepsi dalam penggnaan anggaran tersebut.

Ketua DPD II KNPI Halbar, Yohanes Bassay kepada indotimur.com mengatakan, sangat penting kedua lembaga baik Pemda maupun DPRD menyatukan persepsi dalam mengelola anggaran sebesar Rp 53 miliar yang digeser.

"Karena masalah Covid-19 ini DPRD harus ikhlas anggaran perjalanannya dipangkas atau ikut digeser, jangan asal menekan, dengan masksud agar program Pemda menyentuh langsung kepada masyarakat tidak semua digeser," kata Yohanes Rabu (06/05/2020) malam.

Informasi soal anggaran perjalanan dinas yang diplotong sebesar Rp, 16 milyar, dalam APBD Halbar, mantan ketua GAMKI Halbar ini,  mengatakan, saat ini para anggota DPRD belum bisa melakukan perjalanan dinas keluar darah, mengingat sudah ada edaran larangan, untuk itu sarannya, ada baiknya anggaran perjalanan dinas DPRD digeser juga untuk Covid-19 biar jelas ada sinergi dalam proses penanganan dan pencegahan Covid-19.

Dia menilai, pernyataan ketua DPRD Halbar, Charles R Gustang soal anggaran perjalanan dinas DPRD yang menyumbangkan sebesar sekitar Rp 1 miliar ini sangat kecil.

"Bila hanya Rp 1 miliar lebih dari anggaran perjalanan dinas DPRD yang digeser, itu terlalu kecil. dengan totalnya sebesar Rp 16 miliar," ungkapnya.

Sementara data lain yang dihimpun indotimur.com, hampir semua OPD di Pemkab Halbar, anggarannya digeser untuk penanganan Covid-19 masing-masing  Rp 1,5 miliar. (deko)