SEKADAU KALBAR, OT - Surat edaran Nomor 800/2620/SJ tentang ikrar pernyataan sikap aparatur sipil negara telah dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 22 Maret 2019. Surat edaran tersebut ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia.

Bupati Sekadau, Rupinus menuturkan, ikrar pernyataan sikap ASN dibacakan setiap upacara. Hal itu dilakukan sebagai tindaklanjut dari Mendagri dalam rangka mewujudkan sekses pemilu serentak 17 April 2019 dan menegakan netralitas ASN serta menjaga stabilitas wilayah.

“Ada enam poin irar pernyataan sikap aparatur sipil negara,” ujar Rupinus seusai upacara HUT Damkar, Satpol PP dan Linmas yang dilaksanakan di Halaman Kantor Bupati Sekadau, Selasa (2/4).

Enam poin pernyataan sikap ASN, yaitu pertama mendukug suksesnya pemilu dan pilpres serentak tahun 2019 demi terwujudnya sistem pemerintahan presidentil yang semakin efektif berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kedua, menolak segala bentuk kampanye yang bermuatan kebencian, fitnah dan ujaran yang bermuatan SARA serta hoax.

Ketiga, mendukung serta mendorong kampanye yang bermartabat dan beretika, serta lebih mengedepankan adu program-adu konsep-adu gagasan sebagai bagian dari pendidikan politik yang bermartabat. Keempat, menjaga netralitas dan profesionalitas ASN dalam menyalurkan hak kewajiban politiknya secara bertanggungjawab.

Kelima, mengajak seluruh warga negara Republik Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya secara demokratis pada tanggal 17 April 2019, demi terwujudnya pembangunan nasional yang berkelanjutan unuk 5 tahun kedepan serta terwujudnya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Keenam, mendukung tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang berazaskan Pancasila-UUD 1945-Bhinneka Tunggal Ika.

“Saya ingatkan seluruh ASN khususnya dilingkungan Pemkab Sekadau harus menjaga netralitas dalam proses pemilu ini,” pesan Rupinus.(red)