TERNATE, OT - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DjPb) Provinsi Maluku Utara (Malut), memastikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah kabupaten dan kota di Malut dalam Penanganan Covid dan Pemilihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) tidak mengalami masalah.

Kepala Kanwil DjPb Maluku Utara, Bayu Andy Prasetya saat dikonfirmasi indotimur.com mengatakan, sejauh ini keuangan di Malut tidak ada masalah yang bersumber dari APBN.

Kata Bayu, dana yang dikucurkan pemerintah pusat lebih banyak membantu masyarakat tapi masih banyak yang belum realisasi melalui Pemda kepada masyarakat yang berhak meneriman Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Anggaran dari pemerintah pusat ini lebih banyak untuk BLT ke masyarakat, baik tingkat RT, RW, Kelurahan/Desa hingga Kecamatan," ungkap Bayu kepada indotimur.com di pelabuhan Ahmad Yani Ternate, Minggu (15/8/2021).

Dia mengatakan, uang dari APBN untuk Maluku Utara kurang lebih Rp 16 triliun dan dari jumlah tersebut diperuntukkan ke masing-masing bidang, namun lebih terfokus pada PC-PEN.

"Sekarang tergantung Pemda jika Pemda mana yang lebih cepat menyampaikan laporan pertanggung jawabannya, maka anggaran juga cepat dicairkan karena uangnya sudah ada tingal Pemda melengkapi administrasi yang dibutuhkan oleh Kanwil DjPb Malut," terangnya.

Bayu menambahkan, anggaran yang direfocusing hanya pada beberapa bidang misalnya bersumber dari DAU, DBH, DID dan DD.

“DAU dan DBH direfocusing sekitar 8%, DID direfocusing minimal 30% dan DD direfocusing minimal 8%,” jelas Bayu.(ian)