MABA,OT- Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), provinsi Maluku Utara (Malut), saat ini marak terjadinya illegal fishing, karena pengawasan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat masih minim. Hal ini diakui langsung Wakil Bupati Haltim, Muh. Din. Kata dia, belum maksimalnya pengawasan Pemerintah karena minimnya anggaran untuk dilakukan survei ke sejumlah titik yang menjadi kawasan konservasi, bahkan pihak keamanan juga dianggap tidak terlalu maksimal. Menurut orang nomor dua di Pemkab Haltim itu, praktik illegal fishing yang dilakukan para pelaku dan tidak terkontrol, telah menjamah habis hasil laut di Haltim, dengan menggunakan potasium. "Saya pernah kedapatan langsung," ujarnya. Menurutnya, sebagai langkah awal, perlu adanya survei untuk melihat dan menetapkan kawasan konservasi. Namun semua butuh anggaran, karena ini harus dibicarakan dengan DPRD, sebab persetujuan ada di DPRD. Lanjut Wabub, butuh konservasi yang dilakukan Pemkab, karena perairan Haltim sudah dalam posisi terancam, terutama menyangkut dengan kerusakan biota laut. Diantaranya di pulau Jiu, dan sejumlah titik yang berada di pulau terluar. "Saya kemarin sempat melihat langsung ketika memancing, jadi kita sudah terancam, akibat dari penangkapan dengan menggunakan potasium," katanya. (red(red)