TERNATE, OT - DPRD Kota Ternate menyetujui permohonan Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate atas usulan penyesuaian anggaran pada sejumlah program di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menanggulangi covid-19.
Rapat Badan Anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ternate, Senin (30/3/2020) dilangsungkan di ruang eksekutif DPRD Kota Ternate.
Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailussy usai rapat kepada sejumlah wartawan mengatakan, berdasarkan surat permohonan persetujuan pimpinan DPRD kota Ternate nomor 910/43/2020 terkait dengan persetujuan penyesuaian sejumlah program kegiatan perjalanan dinas seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Sekretariat Wali Kota dan DPRD Ternate.
Maka DPRD menggelar rapat bersama TAPD dan BPKAD unruk membahas formulasi pergeseran sejumlah perjalanan dinas di masing-masing OPD.
"Dari total perjalanan dinas harus disesuaikan dari setiap OPD 12 persen, sehingga total yang disesuaikan dan diminta untuk persetujuan DPRD adalah Rp 5 miliar," kata Muhajirin
Tambahan anggaran ini, lanjut Muhajirin dialokasikan melalui Dana Tidak Terduga (DTT) untuk digunakan dan dimanfaatkan dalam rangka penanganan dan pencegahan covid-19, "intinya anggaran tersebut digunakan untuk penanganan dan pencegahan covid-19," katanya.
Sebelumnya, Pemkot telah menggangarkan dana sebesar Rp, 4 milyar namun sudah terpakai Rp, 2 milyar sehingga tersisa Rp, 2 milyar, "dengan tambahan anggaran 5 milyar ini, diharapkan bisa membiayai penanganan covid-19 di Kota Ternate.
Muhajirin menyebut, selain membahas soal pergeseran anggaran perjalanan dinas, rapat juga membahas soal lain yang berkaitan dengan penanganan bencana, misalnya erupsi Gamalama, "selain difokuskan pada penanganan covid-19, juga dibahas kemungkinan laun, misalnya bencana, apalagi aktivitas gunung Gamalama saat ini dalam posisi waspada level dua," ungkap Muhajirin.
DPRD, kata dia telah menyarankan kepada Pemkot Ternate untuk mempersiapkan skenario penanganan lain, "misalnya Pemerintah menetapkan karantina wilayah, maka akan dipikirkan oleh teman-teman Pemkot. Jadi dalam kajian DPRD dalam rapat tadi dibahas kalau dilakukan karantina wilayah, maka dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit, karena konsukwensi karantina wilayah itu mulai dari hal-hal yang kecil seperti makan, minum dan sebagainya, semua disiapkan oleh Pemerintah untuk masyarakat yang dikarantina, sesuai dengan UU karantina, " ujarnya.
Meski demikian, dia meminta semua pihak untuk bersama-sama melihat persoalan ini.secara jernih, "jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, padahal tidak tahu dasar dan resikonya seperti apa, mari sama-sama bersatu padu dan berdoa bersama untuk melawan corona sehingga wabah ini segera berakhir, agar dalam menghadapi Ramadhan, kita semua bisa beribadah dengan tenang dan khusu," harapnya. (awie)
