JAKARTA OT - Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG masih mengalami kendala di beberapa wilayah Indonesia Timur termasuk Maluku Utara yang dikelola PT Pertamina Marketing Operation Regional (MOR VIII) wilayah Maluku-Maluku Utara-Papua-Papua Barat.

Hal itu ditegaskan Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto, Senin (17/2/2020) di gedung Nusantara II DPR RI. 

Untuk memperkuat keandalan distibusi BBM dan gas ke seluruh pelosok, Sugeng Suparwoto meminta PT Pertamina (persero) meningkatkan pembangunan infrastruktur penyaluran energi di seluruh wilayah Indonesia termasuk Maluku Utara. 

"Pasokan  BBM dan elpiji yang dikelola PT Pertamina Marketing Operation Regional (MOR VIII) wilayah Maluku-Papua sudah memadai, namun, masih ada kendala dalam infrastruktur penyaluran," tandasnya.

Menurut Sugeng, penyediaan infrastruktur pendukung seperti Terminal BBM (TBBM) dan juga Depo elpiji masih belum memadai sehingga sering terjadi antrian panjang.

"Karena itu, kami mendorong PT Pertamina untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur penyaluran, baik Pom Bensin maupun Depo elpiji guna memperkuat ketahanan energi nasional,” ujarnya

Sementara anggota Komisi VII DPRRI Rusda Mahmud meminta pihak PT Pertamina, selain membangun infrastruktur penyaluran BBM dan LPG, juga memperkuat pengawasan terhadap oknum yang bermain dalam penyaluran. 

"Kelangkaan dan kosongan energy di daerah juga sering terjadi disebabkan karena pengawasan yang kurang kuat," tandasnya. 

Dikatakan, sering terjadi antrian panjang hingga kekosongan dan ini disebabkan, ada oknum yang menjual langsung pada pertambangan yang ada di sana, jadi dijual tengki ke tengki.

"Maka dari itu pengawasan perlu diperkuat agar hal seperti ini tidak terjadi, bila perlu cabut izinnya," tegasnya.

Diketahui, dalam mendistribusikan energi ke seluruh wilayah Maluku-Papua Pertamina MOR VIII mengoperasikan 21 Furl Terminal dan 11 DPPU. (@by)