TERNATE, OT - Dewan Pers akan dorong verifikasi perusahaan pers dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) jadi standar kerjasama pemerintah dengan media.
Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, saat memghadiri FGD Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) provinsi Maluku Utara tahun 2018, di Kota Ternate, Rabu (5/9/2018) pagi tadi.
Menurut Yosep, pada 2019 nanti Dewan Pers akan dorong diberlakukannya UKW dan verifikasi perusahan pers, agar jadi bagian atau standar pemerintah. "Apakah OPD pemerintah daerah maupun kementerian yang berhubungan dengan media silahkan gunakan data dewan pers," jelas Yosep.
Untuk itu, Yosep mengimbau, kepada sejumlah media agar segera mengurus badan hukum, jika benar-benar untuk menekuni provesi dibidang wartawan, dan sebaiknya harus ikut UKW.
Data Dewan Pers, lanjut Yosep, sudah dicantumkan di wibsite. "Kami juga siapkan beberapa aturan kerjasama oleh pemerintah daerah dengan media," jelasny.
"Semoga seluruh media khususnya di Maluku Utara bisa berkembang dengan baik, bisa menjalankan fungsi pendidikan dan dapat memberikan hiburan kepada masyarakat serta menyampaikan hal yang faktual," harap Yosep.
Ketua Dewan Pers menambahkan, jika ada kasus terkait hukum tentu menjadi rana dewan pers, tapi orang yang benar-benar menekuni profesi wartawan sebagaimana yang tercantum dalam UUD pers nomor 40 tahun 1999. Jika di luar itu, dewan pers tidak menangani dan menjadi urusan Polisi.(ian)
