JAKARTA, OT - Bupati Halmahera Selatan, Kapolres dan Dandim serta Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halsel siap mengamankan dan menjalankan amanat Presiden RI Joko Widodo terkait penanganan bencana.
Hal itu ditegaskan Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik didampingi Kapolres Halsel AKBP Hery Purwanto dan Dandim 1509/Labuha Letkol Kav Romy Parnigotan Sitompul serta Kalak BPBD Halsel Muhammad Ichwan Iskandar Alam usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) Tahun 2023 yang digelar oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta International Expo Jakarta, Kamis (2/3/2022).
Rakornas PB yang dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo itu, dihadiri para Menteri Indonesia Bersatu, Pejabat Pemerintah Pusat, serta Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia
Bupati Halsel Usman Sidik menegaskan, Pemkab Halsel siap menindaklanjuti arahan Presiden dengan penguatan kolaborasi dan sinergitas kelembagaan khususnya pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
"Jadi Pemda Halmahera Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Selatan mendukung dan melaksanakan sepenuhnya arahan bapak Presiden tersebut sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah,” tukasnya.
Bupati juga mengajak semua pemangku kepentingan di Kabupatan Halmahera Selatan untuk bersama-sama berkomitmen dan bersungguh-sungguh mewujudkan masyarakat yang memiliki kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
Hal itu juga diamini oleh Kapolres Halsel AKBP Hery Purwanto dan Dandim 1509 Labuha Letkol Kav Romy Parnigotan Sitompul serta Kalak BPBD halsel Muhammad Ihcwan Iskandar Alam
"Kami siap laksanakan amanat Presiden soal penanganan bencana, pokoknya kami siap jalankan amanat presiden, " tegas Kapolres yang dibenarkan oleh Dandim 1509 Labuha dan Kalak BPBD Halsel.
Sementara itu, Presiden Jokowi dalam sambutannya saat membuka Rakornas menegaskan, perlu adanya antisipasi bencana sebagai akibat perubahan iklim dengan frekuensi alam di Indonesia.
Jokowi menambahkan, Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus menyikapi bencana yakni peringatan dini, edukasi dini, kesiagaan bencana, tata ruang yang tanggap bencana, serta selalu siaga dan waspada baik untuk tahap prabencana, tanggap darurat maupun pascabencana.
“Jadi pemda dan BPBD sebagai ujung tombak penanggulangan bencana agar melakukan identifikasi potensi bencana, menyiapkan pendanaan, memadukan risiko bencana dalam rencana pembangunan dan investasi,” ujar Jokowi dalam sambutannya.
(@by)
