TERNATE, OT- Demo penolakan UU Cpta kerja (Ciptaker) di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara (Malut), akan terus berlangsung. Bahkan aksi besar-besaran akan dilakukan pada Selasa (13/10/2020) besok dengan target keterlibatan mahasiswa sebanyak 6.000 orang.
Ketua HMI Cabang Ternate, Safrudin Taher kepada indotimur.com, Senin (12/10/2020) mengatakan, besok anggota HMI cabang Ternate semua turun di jalan dalam rangka penolakan UU Omnibus Law.
"Besok juga HMI dan teman-teman Cipayung yang terdiri dari KAMMI, GMKI dan PII bersama dengan BEM Universitas Khairun Ternate, turun aksi damai dengan rute kantor wali kota dan kediaman gubernur yang berada di kelurahan Takoma,"ujarnya.
Menurutnya, untuk jumlah kader HMI sendiri kurang lebih ada 19 komisariat yang sudah dikonsultasikan, dengan jumlah anggota berkisar 1.000 lebih yang besok akan ikut aksi.
Sedangkan organisasi lain khususnya Cipayung, sudah dilakukan koordinasi dengan KAMMI, GMKI dan PII, bahwa besok semua yang tergabung dalam Cipayung akan turun dan di lapangan tetap satu.
“Targetnya hanya satu, yakni meminta pemerintah kota dan Provinsi untuk mengeluarkan statement, sikap, melakukan MoU yakni bentuk kesepakatan dengan menyurat langsung kepada presiden dan DPR RI untuk mengeluarkan Perpu dan membatalkan UU Omnibus Law. Jadi aksi besok nanti harus ada jawaban dari dua pihak terkait, "jelasnya.
Sementara Presiden BEM Unkhair Ternate, Muhammad Zulfahmi F Tuwow menambahkan, besok semua mahasiswa Unkhair akan turun mengikuti aksi dengan jumlah keseluruhan berkisar 5.000 atau 6.000 orang.
Kata dia, besok mahasiswa tidak melaksanakan aktivitas di kampus karena semua akan turun mengikuti aksi, pihak kampus yakni Rektor serta dekan lainnya tidak melarang justru memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk berekspresi.
"Fokusnya di kantor wali kota dan kediaman gubernur Malut yang berada di kelurahan Takoma, "ujarnya.
Lanjutnya, besok juga dilakukan aksi damai dan tertib bahkan akan berbau sedikit kreatif dengan melakukan pembacaan puisi serta teater dengan satu otokritik terhadap bangsa. Tujuannya untuk pihak eksekutif di Maluku Utara mengambil sikap menolak UU Omnibus Law serta menyurat kepada presiden RI untuk membaut Perpu dan membatalkan UU Omnibus Law.
(awie)
