TERNATE, OT – Penolakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja datang dari berbagai pihak, salah satunya dari akadeisi Univeristas Khairun (Unkhair) Ternate, Abdul Kader Bubu.
Abdul Kader mengajak kepada semua pihak agar sama-sama menolak UU Copta Kerja. “Saya minta kepada semua mahasiswa, masyarakat dan buruh di Maluku Utara untuk bersatu melawan kejahatan demokrasi semacam ini,” kata Abdul Kader kepada indotimur.com, Kamis (8/10/2020).
Menurutnya, cara ini yang harus dilakukan karena sekarang dengan cara bersuara di ruang-ruang resmi sudah diabaikan. Lihat saja pada perdebatan dalam parlemen, meskipun dibuka secera terbuka agar bisa diperdebatkan pasal-pasal yang bermasalah harus diboboti, tapi apa yang terjadi ketika sebagian anggota bersuara atas nama rakyat namun mikrofon dimatikan oleh ketua, dan itu sangat berbahaya sehingga dengan cara ini untuk dilawan.
“DPR saja tidak didengar apalagi kita (rakyat), untuk itu harus kita lawan dengan cara-cara jalanan,” tegasnya.
Abdul Kader mengaku, demokrasi seperti sekarang ini sudah beralih kepada kedaulatan pemerintah karena pemerintah sudah berdaulat penuh terhadap persoalan ini, padahal semestinya rakyat yang berdaulat.
“Pemerintah saat ini sudah menempatkan diri sebagai pemerintah paling tirani, karena di tenggan pandemi Covid-19 masyarakat dipaksa untuk tidak keluar rumah dan jangan berkumpul, tapi kenapa DPR secara diam-diam mengesahkan UU Omnibus Law,” katanya.
Lanjutnya, mengambil keputusan secara diam-diam adalah kejehatan. Dan kejehatan demokrasi terbesar di abad ini adalah pengesahan UU Omnibus Law, dimana rakyat tidak setuju dengan pengesahan itu.
“Saya menilai ini merupakan kejahatan yang sangat luar biasa,” tegas Kader.
Menurutnya, ini kejehatan yang tersetruktur karena pemerintah berkaloborasi dengan DPR untuk mengesahkan UU Omnibus Law, serta ini merupakan demokrasi yang sangat tidak terstruktur di zaman modern seperti ini.
“Oleh karena itu saya mengajak kepada semua elemen untuk sama-sama kita turun dan menolak UU Omnibus Law,” ajaknya.
(ian)
