DARUBA, OT - Pemuda Pancasila (PP) Morotai Provinsi Maluku Utara (Malut), mendesak aparat Kepolisian dan Jaksa segera mengusut tuntas kasus dugaan pemalsuan APBD Pulau Morotai tahun 2018 yang sudah dilaporkan oleh DPRD.

Desakan itu disampaikan dalam unjuk rasa yang dilakukan, Rabu (7/3/2018) pagi tadi. Para pendemo menyampaikan, kejahatan pemalsuan dokumen APBD suda direncanakan jauh sebelumnya oleh Pemkab Morotai, sebelum melakukan pembahasn dengan DPRD.

"Perlu diketahui, pemalsuan dokumen APBD adalah setingan yang sudah direncanakan dari awal, disaat pembahasan di Pemda melalui TAPD, namun kemudian dokumen yang disetujui bersama Pemda-DPRD tidak dipakai," ujar Julkifli Samania, salah satu orator.

Kata dia, tindakan Pemkab dinilai kejahatan besar yang terstruktur. Sebab, merekayasa beberapa tanda tangan pimpinan DPRD Morotai.

"Ini kejatana murni dan sengaja dilakukan oleh Pemkab Morotai, bahkan sampai nekat memalsukan tanda tangan beberap pimpinan DPRD untuk memuluskan rencana busuk terhadap DPRD dan rakyat Morotai," katanya.

PP Morotai bersikap tegas kepada Kepolisian dan Kejaksaan untuk mengusut tuntas kasus pemalsuan dokumen APBD, serta menggungkap aktor dibalik pemalsuan tanda tangan DPRD.(hiz)